Pendapatan Negara di Kaltara naik Rp175 miliar pada semester I-2024

Realisasi Pendapatan Negara hingga Juni 2024 telah mencapai 66,14 persen dari target sebesar Rp2.610,05 miliar.

Tanjung Selor (ANTARA) - Pendapatan Negara semester I-2024 atau periode Januari-Juni di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengalami kenaikan sebesar Rp175,27 miliar atau 11,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

“Realisasi Pendapatan Negara hingga Juni 2024 telah mencapai 66,14 persen dari target sebesar Rp2.610,05 miliar,” kata Kepala Kanwil DJPb Kaltara Sakop, di Tanjung Selor, Rabu.

Secara nominal, penerimaan pajak penghasilan bukan migas masih mendominasi penerimaan perpajakan dengan total penerimaan sebesar Rp1.105,22 miliar (Rp1,1 triliun) yaitu kurang lebih 45,8 persen dari total pagu penerimaan perpajakan.

Persentase kenaikan penerimaan perpajakan terbesar tercatat dari penerimaan Bea Masuk dan Cukai yang naik masing-masing sebesar 222,17 persen dan 313,88 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Realisasi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat naik sebesar 39,83 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada 2023. PNBP didominasi oleh PNBP lainnya dibandingkan dengan pendapatan Badan Layanan Umum (BLU).

“Karena hanya ada satu BLU di Provinsi Kalimantan Utara, yaitu BLU Unit Penyelenggara Bandar Udara Juwata di Kota Tarakan,” kata Sakop.

Terkait, kinerja Belanja Negara hingga 30 Juni 2024 di Kaltara, naik Rp281,32 miliar atau 5,12 persen dibandingkan periode yang sama pada 2023. Peningkatan ini dikontribusi paling besar oleh kenaikan realisasi belanja pegawai sebesar 16,71 persen.

Sementara itu, pertumbuhan realisasi Belanja Barang didominasi realisasi belanja dari Program Modernisasi Almatsus (Alat Material Khusus) dan Sarana Prasarana Polri.

Belanja Pemerintah Pusat sampai Juni 2024 terealisasi sebesar Rp1.628.70 miliar (Rp1,6 triliun) atau 40,52 persen dari pagu. Belanja Pemerintah Pusat mengalami ini, turun Rp81,39 miliar (4,76 persen).

“Ini disebabkan penurunan realisasi Belanja Modal sebesar Rp238,33 miliar (38,43 persen) dibandingkan bulan yang sama tahun lalu, karena beberapa satuan kerja yang terdampak gagal lelang serta belum terealisasinya kontrak Kemenhub,” ujar dia.

Adapun realisasi Transfer ke Daerah (TKD) secara tahunan telah mencapai Rp4.142,01 miliar (Rp4,1 triliun) atau 40,10 persen, mengalami pertumbuhan capaian realisasi secara nominal sebesar Rp362,71 miliar (9,80 persen).

Terjadi kenaikan nominal yang cukup signifikan atas realisasi Dana Bagi Hasil 2024 sebesar Rp311,61 miliar atau 24,38 persen,” ujarnya.

Namun, terjadi penurunan pagu belanja 2024 jika dibandingkan dengan 2023 sebesar 6,30 persen, kemudian realisasi belanja mengalami penurunan sebesar 4,76 persen.

Sakop mengatakan, hingga 30 Juni 2024, realisasi belanja Kementerian/Lembaga (K/L) mencapai Rp1.628,70 millar (Rp1,6 triliun) atau 40,52 persen dari total anggaran sebesar Rp4, 01 triliun.

Peningkatan realisasi signifikan terjadi pada K/L Polri sebesar Rp12,86 miliar (26 persen) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN yang meningkat sebesar Rp1,1 miliar (39 persen) dibandingkan periode yang sama pada 2023.

Dia menyebut, secara nasional, perubahan harga komoditas yang volatil, inflasi, dan suku bunga yang tinggi turut mempengaruhi Penerimaan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

Ia menyatakan, APBN 2024 terus dioptimalkan untuk melindungi daya beli, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung berbagai agenda pembangunan.

“Kementerian Keuangan secara kontinu melakukan pengawalan Pendapatan Negara, Belanja Negara, dan Pembiayaan yang kemudian dalam perkembangannya menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi Kaltara secara konsisten berada di prospek yang positif,” demikian Sakop.
Baca juga: Belanja TKDD di Kaltara telah terealisasi 11 persen
Baca juga: Capaian pajak Kaltim-Kaltara mencapai 26,37 persen target APBN