"Pola makro ekonomi dan stabilitas pada 2014 akan terus kita jaga, kalau kita jalankan, ini bisa menjadi basis yang baik di pemerintahan yang baru," ujar Chatib, dalam acara Economic Outlook 2014 kerja sama antara Perum LKBN Antara dengan Bank ANZ, di Jakarta, Rabu malam.
Menkeu menjelaskan, stabilitas ekonomi telah terjaga sejak pemerintah dan Bank Indonesia melakukan antisipasi atas tekanan eksternal akibat kebijakan "tapering off" yang dilakukan oleh The Fed (Bank Sentral AS, Red) dengan memperbaiki kinerja defisit neraca transaksi berjalan.
"BI telah menaikkan suku bunga agar kreditnya melambat. Dari segi fiskal kita menaikkan harga BBM. Dari dua kebijakan itu, apabila pertumbuhan ekonomi menjadi turun, ini adalah by design, sesuatu yang dibuat agar masalah current account deficit teratasi," ujarnya.
Kebijakan tersebut, lanjut Chatib, telah berjalan efektif yang terlihat dari surplus neraca perdagangan selama tiga bulan berturut-turut, dan membaiknya defisit neraca transaksi berjalan, sehingga nilai tukar rupiah kembali menguat setelah sebelumnya mengalami depresiasi.
"Pada Desember 2013, current account deficit tercatat empat miliar dolar AS dari sebelumnya 10 miliar dolar AS, makanya kebijakan ini berhasil mengatasi isu yang ada. Tapi kita tetap harus berhati-hati, kita tetap melakukan policy yang ada," katanya lagi.
Karena itu, upaya menjaga fundamental perekonomian nasional akan terus dilakukan dan pemerintah tidak takut untuk membuat kebijakan baru apabila diperlukan, apalagi para pemangku kepentingan dalam bidang ekonomi tidak terlibat langsung dalam pemilu, ujarnya pula.
"Jangan terlalu pesimistis di tahun pemilu tidak ada keputusan. Kalau dasarnya solid di 2013-2014, maka nanti menteri keuangan yang baru bisa bicara pertumbuhan di atas enam persen, tapi ini harus disiapkan mulai sekarang. Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sedang melakukan konsolidasi biar growthnya di atas enam persen," katanya.
Chatib mengatakan, salah satu kebijakan baru yang dapat diputuskan adalah terkait reformasi struktural dalam belanja subsidi energi yang dapat mengurangi beban fiskal dan menyehatkan defisit neraca transaksi berjalan hingga kisaran 2,5 persen terhadap PDB.
"Kita menyiapkan skenario subsidi tetap, jadi subsidi per liter dipatok, sehingga efeknya ke perubahan nilai tukar bisa diminimalisir. Kalau itu bisa dilakukan, harganya berfluktuasi tapi masih dalam range. Saya kira persiapan atau pemikiran ke arah ini sedang dilakukan," katanya lagi.
Chatib memastikan pemerintah akan mempertimbangkan seluruh dampak apabila terjadi penyesuaian harga BBM bersubsidi pada tahun ini, terutama kepada masyarakat miskin, karena barang-barang komoditas dipastikan ikut mengalami kenaikan.
"Dampak kenaikan BBM, tentu ada karena harga barang akan naik dan inflasi naik. Masih ada 100 juta orang hidup di garis kemiskinan, kalau kebijakan dibuat harus dipikirkan kompensasinya. Saya kira kalau melakukan penyesuaian, kita harus melihat metodenya seperti apa," ujar Menkeu itu pula. (S034/B014)
Pewarta: Satyagraha
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014
