FSGI: Evaluasi Permendikbud 46/2023 guna tekan kasus kekerasan anak

FSGI mencatat kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari-Juli 2024 ada 15 kasus dengan kategori berat yang ditangani oleh pihak kepolisian

Jakarta (ANTARA) - Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) memberikan beberapa rekomendasi kepada Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) guna menekan kasus kekerasan pada anak.

Dalam rilis yang disiarkan oleh FSGI di Jakarta pada Selasa, peringatan Hari Anak Nasional (HAN) 2024 mendorong pihaknya untuk mengajak Kemendikbudristek mengevaluasi implementasi Peraturan Mendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP).

“FSGI mencatat kasus-kasus kekerasan di satuan pendidikan selama Januari-Juli 2024 ada 15 kasus dengan kategori berat yang ditangani oleh pihak kepolisian,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo.

Baca juga: Pemerintah diminta lebih masif edukasi sekolah soal bahaya perundungan

Dari angka tersebut pihaknya menemukan pelaku kekerasan terhadap anak diantaranya adalah kepala sekolah (13,33 persen), guru (20 persen), teman sebaya (53,33 persen) dan peserta didik senior (13,33 persen). Berarti 64 persen kasus kekerasan adalah anak dengan anak atau sesama peserta didik.

Oleh karena itu FSGI mendorong Kemendikbudristek untuk memastikan implementasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 di satuan pendidikan, sehingga tidak sekedar mengunggah SK Pembentukan Tim PPK (Pencegahan Penanganan Kekerasan) di Dapodik.

Baca juga: KPAI: Sekolah komitmen terapkan Permendikbud 46/2023

Selain itu FSGI juga mendorong Kementerian Agama (Kemenag) untuk menerapkan kebijakan yang sama dengan Kemendikbudristek guna mencegah dan menangani kekerasan di satuan pendidikan.

Pihaknya juga mendorong Tim PPK sekolah agar dapat mempelajari Peraturan Sekjen Kemendikbudristek Nomor 49/M/2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Tata cara Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan, mengingat banyak sekolah yang belum tahu juknis tersebut sehingga masih kebingungan dengan penanganan kekerasan di satuan pendidikan.

Baca juga: KPAI minta jangan ada kekerasan dalam MPLS