Pemkab Agam usulkan APBD perubahan 2024

Pemerintah Kabupaten Agam, Sumatera Barat, mengusulkan penambahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2024 dari Rp1,67 triliun menjadi Rp1,68 triliun atau bertambah sebesar Rp3,89 miliar.
 

"Dalam rencana perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Rancangan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan KUA dan Perubahan PPAS) itu bertambah sekitar 0,23 persen," kata Bupati Agam Andri Warman di Lubuk Basung saat sidang paripurna tentang rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS 2024, Selasa.
 

Ia mengatakan pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam rancangan perubahan KUA PPAS 2024 yang disusun berpedoman pada perubahan RKPD pada anggaran 2024.
 

Pendapatan semula sebesar Rp1,60 triliun direncanakan menjadi Rp1,63 triliun dan bertambah Rp32,55 miliar atau 2,03 persen.
 

Pendapatan itu bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp219,61 miliar, pendapatan transfer dari semula Rp1,41 triliun, bertambah menjadi Rp32,55 miliar atau 2,36 persen.
 

"Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bersumber dari dana transfer pemerintah pusat tidak mengalami perubahan Rp750 juta," katanya.
 

Ia menambahkan pengeluaran pembiayaan daerah yang semula Rp5 miliar, berkurang Rp4 miliar dan menjadi Rp1 miliar atau berkurang 80 persen.
 

Sedangkan penerimaan pembiayaan berupa Silpa 2023 sesuai dengan hasil audit BPK RI Perwakilan Sumbar atas laporan keuangan pemerintah daerah pada 2023 sebesar Rp48,62 miliar.
 

Namun Silpa 2023 hanya Rp91 juta yang dapat digunakan untuk menutup defisit pada Rancangan Perubahan KUA PPAS tahun anggaran 2024.
 

"Memperhatikan kondisi tersebut, maka untuk penyeimbang perlu dilakukan efesiensi belanja daerah dan evaluasi terhadap program-program kegiatan yang belum terlaksana dan penyusunan penerimaan dana transfer tahun anggaran 2024," katanya.
 

Sementara Ketua DPRD Agam Novi Irwan mengatakan DPRD setempat akan menindaklanjuti dan membahas dalam waktu dekat.
 

Pembahasan itu, tambahnya, akan melibatkan seluruh organisasi perangkay daerah di Pemkab Agam.
 

"Kita akan mengusahakan pembahasan itu selesai secepat mungkin," katanya.
 

Agam harus dibangun dengan melibatkan semua pihak, kekuatan politik dan lainnya dengan memanfaatkan jaringan di pusat dan ini harus diakomodir demi kemajuan Agam.
 

Ini mengingat dana di Agam cukup kurang dan terjadi penurunan baik PAD, DAU dan DAK.
 

"Dinas efektif bekerja dalam meningkatkan PAD dan butuh upaya maksimal kedepannya," katanya.