Kita secepat mungkin mengambil keputusan untuk kembali ke metode manual sehingga proses lelang tetap berjalan, termasuk juga proses sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bergerak cepat dalam melakukan penanganan terkait proses lelang dan sertifikasi tenaga kerja konstruksi ketika terjadinya serangan peretas (hackers) terhadap Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
"Kita secepat mungkin mengambil keputusan untuk kembali ke metode manual sehingga proses lelang tetap berjalan, termasuk juga proses sertifikasi badan usaha, sertifikasi tenaga kerja konstruksi yang dilakukan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) juga kembali ke manual," ujar Direktur Jenderal Bina Konstruksi Abdul Muis di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, serangan peretas tersebut jelas memiliki dampak yang cukup signifikan terutama terkait dengan proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi, kemudian sedikit berpengaruh terhadap proses pengadaan dan tender.
"Walaupun Alhamdulillah mungkin sudah sisa yang terpengaruh (serangan peretas) itu tidak sampai 10 persen, karena pekerjaan lelang kita sudah 90 persen kita selesaikan di 2024 ini," katanya.
Adapun proses yang terpengaruh ada yang berkaitan dengan proyek Ibu Kota Nusantara atau IKN.
"Yang di IKN juga ada, sehingga karena ada proses kendala di PDNS 2 sehingga yang tadinya kita menggunakan sistem informasi maka kemudian kita berubah kembali ke manual. Karena kita harus bergerak cepat di mana kalau kita tidak segera mengambil keputusan kembali ke manual maka waktu akan hilang," kata Abdul Muis.
Dia mengatakan bahwa memang dengan kembali ke metode manual membutuhkan tenaga dan waktu ekstra yang harus dilakukan mengingat tidak secepat dengan ketika menggunakan sistem informasi.
Dalam kesempatan sama, Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Konstruksi Dewi Chomistriana menyampaikan bahwa serangan peretas terhadap PDNS 2 sangat berimbas pada dunia jasa konstruksi.
"Sebagaimana kita ketahui baru-baru saja kita mengalami peretasan PDNS 2. Ini sangat berimbas kepada dunia jasa konstruksi. Jadi kita telah begitu banyak kehilangan data terkait kegiatan konstruksi akibat dari adanya serangan peretas tersebut," kata Dewi.
Dirinya mengajak kepada para pelaku usaha yang bergerak dalam bidang keamanan siber, manajemen serta pengelolaan data, dan sebagainya untuk berpartisipasi dalam kegiatan Konstruksi Indonesia 2024 pada 6 - 8 November 2024.
"Jadi mungkin di dalam fair expo atau mungkin di dalam konferensi, kami mengundang bapak ibu mungkin ada yang bergerak dalam bisnis terkait cyber security, kemudian terkait pengelolaan data, manajemen data, bagaimana kita mengolah data dengan baik, bagaimana pengelolaan atau manajemen data pusat nasional, kami persilakan untuk ikut terlibat dalam kegiatan Konstruksi Indonesia 2024," katanya.
Teknologi tersebut akan sangat dibutuhkan di masa mendatang, sehingga bisa memperkaya substansi rangkaian Konstruksi Indonesia 2024. Mengingat agility dan adaptability nantinya bagaimana kemampuan industri konstruksi untuk mengikuti kemajuan teknologi salah satunya dengan melakukan pengolahan data dan informasi.
Sebagai informasi, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan pemerintah akan memperkuat dan meningkatkan kemampuan pengamanan di Pusat Data Nasional (PDN).
Peningkatan keamanan itu dilakukan agar PDN menjadi pusat data yang kuat dan tidak bisa diretas seperti yang dialami Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2.
Pemerintah menyebutkan gangguan yang terjadi pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 yang menyebabkan terganggunya berbagai layanan masyarakat sejak 20 Juni 2024 adalah akibat adanya serangan siber akibat ransomware bernama Braincipher.
Baca juga: Komisi I ingatkan nasib data pribadi tak diabaikan usai insiden PDNS 2
Baca juga: Menkominfo pastikan kewaspadaan diterapkan di pusat keamanan PDNS 1
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
