Bappenas: Integrasi kebijakan penting guna atasi perubahan iklim

Bappenas punya misi juga untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan penanganan perubahan iklim ini dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah.

Jakarta (ANTARA) - Direktur Lingkungan Hidup Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Priyanto Rohmatullah menyoroti pentingnya integrasi kebijakan untuk mengatasi dampak dari perubahan iklim.

Menurutnya, isu lingkungan hidup menjadi penentu utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045, terutama dalam mengatasi triple planetary crisis yang terdiri dari perubahan iklim, polusi, dan kerusakan lingkungan.

“Kami di Bappenas punya misi juga untuk mengintegrasikan kebijakan-kebijakan penanganan perubahan iklim ini di dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah, melalui pembangunan rendah karbon,” kata Priyanto dalam webinar bertajuk Perdagangan dan Bursa Karbon di Indonesia 2024, di Jakarta, Selasa.

Ia memaparkan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 telah menetapkan target penurunan intensitas gas rumah kaca (GRK) di 38 provinsi. Diharapkan, target ini kemudian ditetapkan oleh pemerintah kabupaten-kota untuk berkontribusi terhadap pencapaian emisi nol karbon (net zero emission/NZE) hingga tingkat provinsi.

Sebagai informasi, Indonesia sendiri telah berkomitmen untuk menurunkan emisi karbon sebesar 31,89 persen dengan upaya sendiri dan 43,20 persen dengan dukungan internasional. Di samping itu, Pemerintah juga menetapkan target NZE di tahun 2060 mendatang.

Dalam paparannya, Priyanto menjelaskan lebih lanjut bahwa triple planetary crisis yang saat ini tengah melanda berbagai negara memberikan dampak negatif terhadap perubahan iklim.

Suhu bumi semakin panas dan hampir melampaui ambang batas 1,5 derajat Celsius. Di Indonesia sendiri, suhu meningkat sekitar 0,75 derajat Celsius. Perubahan curah hujan dan kenaikan muka air laut, juga semakin mengkhawatirkan, mengakibatkan daerah pesisir terendam dan nelayan kesulitan melaut.

Priyanto mengakui bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target NZE. Misalnya, pengembangan metode pengukuran emisi yang lebih akurat dan upaya mengurangi food waste. Meskipun hasil pemantauan menunjukkan tren positif, menurutnya upaya yang lebih konkret masih diperlukan.

Lebih lanjut, dia menilai solusi terhadap masalah tersebut sebenarnya dapat dilakukan mulai dari tingkat masyarakat. Sebagai langkah paling sederhana, Bappenas berupaya mengubah pola pikir alias mindset masyarakat melalui kampanye ekonomi sirkular serta pengurangan sampah.

Peran media juga dianggap sangat strategis dalam memberikan pengertian kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan.

"Kita mengintegrasikan sekaligus dengan bagaimana penanganan resiliensi terhadap bencana akibat perubahan iklim. Ini juga kita harapkan bisa untuk menekan kerugian dengan upaya penurunan emisi tersebut. Diharapkan nanti dengan upaya pembangunan berkelanjutan ini, kita harap bisa menekan kerugian terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)," ujarnya pula.
Baca juga: Bappenas: Pengendalian iklim mesti didukung pengukuran GRK yang akurat
Baca juga: OJK tidak sepakat Bursa Karbon disebut sepi transaksi