"Ada beberapa isu keamanan yang kami bahas juga termasuk beberapa pengembangan teknologi addressing dan identifier," kata Ketua Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) John Simanjuntak di sela Forum APAC DNS di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Selasa.
Aspek operasional, keamanan dan tata kelola menjadi perhatian para pelaku internet itu mencermati elemen internet yang beragam.
Salah satu kasus terbaru yang juga menjadi pembahasan, lanjut dia, di antaranya terkait keamanan siber menyangkut peretasan Pusat Data Nasional (PDN) yang sempat menyebabkan sejumlah layanan publik di tanah air terganggu.
Secara khusus, ia menekankan pembahasan tentang kasus keamanan siber itu terkait penanganan keamanannya.
"Kalau ada kasus terkait pengelolaan jaringan, keamanan, operasional itu kami bicarakan bersama, bisa berbagi dan mendapatkan solusi dari banyak perspektif ahli," ucapnya.
Ia mengharapkan hasil dari pembahasan tersebut mendorong pembuat kebijakan atau komunitas teknis bisa saling bekerja sama melibatkan banyak sektor agar operasional masa depan internet tetap solid dan berkesinambungan.
Hasil dalam pembahasan itu juga diharapkan dapat memberikan masukan langsung kepada pemerintah termasuk di dalamnya terkait tata kelola PDN.
Sementara itu, Presiden Interim dan CEO (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) atau lembaga pengelola dan pengatur internet, Sally Costerton mengungkapkan pertemuan tingkat Asia Pasifik itu menjadi wadah penting untuk mencari solusi terhadap tantangan yang dihadapi industri nama domain dan keamanan internet.
"Kami mengkoordinasikan elemen infrastruktur teknis, bagian yang tidak terlihat masyarakat dan ini yang memberi konten. Tanpa itu tidak akan ada internet. Jadi yang kami lakukan sekarang adalah kesempatan melindunginya," ucapnya.
Sementara itu, Ketua Tim Tata Kelola Ekonomi Digital, Gim dan Artificial Intelligence Direktorat Tata Kelola Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Hario Kuntarto mengatakan untuk mendukung keamanan siber, tak hanya dari sisi teknologi tapi juga mencakup pemahaman masyarakat.
"Jadi, peningkatan dari kapasitas kemampuan masyarakat dari sisi penetrasi memahami terkait digital, sampai ke hulu instrumen kebijakan dan di tengah ada proses terkait teknologi," ucapnya.
Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
