Jakarta (ANTARA News) - Hak suara (voting right) Indonesia di Dana Moneter Internasional (IMF) tidak akan berubah dari kondisi saat ini meskipun sejumlah negara lainnya mengalami perubahan cukup signifikan. Kepala Badan Pengkajian Ekonomi Keuangan dan Kerjasama Internasional (Bapekki) Depkeu, Anggito Abimanyu di Jakarta, Selasa, menjelaskan, pertemuan tahunan IMF pada 19-20 September 2006 di Singapura antara lain akan membahas perubahan kuota ad hoc anggota-anggotanya. "Akan ada perubahan kuota ad hoc, itu berarti akan ada perubahan proporsi kepemilikan dari sejumlah anggota terhadap lembaga internasional itu," katanya. Ia menyebutkan, porsi kepemilikan sejumlah negara seperti India, China, dan Korea akan mengalami peningkatan sementara pada sejumlah negara di kawasan Eropa dan Skandinavia akan mengalami penurunan. Tapi posisi Indonesia tidak akan berubah. Menurut dia, dampak dari perubahan porsi kepemilikan itu adalah pada hak suara dari anggota yang mengalami perubahan porsi. "Namun voting right kita tidak akan berubah, kita akan sama dengan yang sekarang ada," katanya. Ia menyebutkan, IMF dan Bank Dunia menggunakan cara musyawarah dalam pengambilan keputusan, namun kadang-kadang cara voting juga digunakan. Lebih lanjut Anggito menjelaskan, paling tidak ada tiga agenda pertemuan dalam rangkaian pertemuan tahunan IMF dan Bank Dunia di Singapura itu, yaitu pertemuan tahunan, pertemuan Menkeu ASEAN, dan pertemuan informal antar Menkeu. Dalam pertemuan tahunan, pesertanya adalah gubernur Bank Dunia dan gubenur IMF dari masing-masing anggota. Gubernur Bank Dunia dijabat oleh Menkeu sementara Gubernur IMF dijabat oleh gubernur bank sentral masing-masing anggota. Dalam kesempatan pertemuan itu, menkeu-menkeu ASEAN akan melakukan roadshow untuk menarik investasi ke wilayah ASEAN termasuk Indonesia. Selain di Singapura hal itu juga akan dilakukan di Hong Kong. Sementara itu dalam pertemuan informal, menkeu dapat melakukan pertemuan bilateral dengan menkeu atau institusi dari negara lainnya. "Pertemuan itu akan dihadiri sekitar 16.000 investor dan pimpinan negara khususnya menkeu dan gubernur bank sentral anggota IMF dan Bank Dunia. Kita akan memanfaatkan momentum ini untuk bisa berkomunikasi dan menarik sebanyak mungkin investor ke Indonesia," kata Anggito.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
