Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariahJakarta (ANTARA) - Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) terus mendorong penguatan ekosistem haji dan umrah serta efek bergandanya kepada masyarakat sebagai potensi ekonomi dan devisa bagi negara.
Menurut Asbisindo, langkah ini selaras dengan rencana pemerintah yang ingin mengejar potensi devisa senilai Rp200 triliun yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah.
Melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa, Ketua Asbisindo Hery Gunardi mengingatkan bahwa masyarakat muslim Indonesia mengeluarkan sekitar lebih dari Rp65 triliun setiap tahunnya untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah di Tanah Suci. Potensi ini, tegas Hery, harus dicermati secara ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia.
“Asbisindo berupaya mendukung pemerintah dari sisi penguatan ekonomi syariah, di mana salah satu prinsip pengelolaan syariah adalah memberikan kemaslahatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat,” kata Hery.
Sebelumnya, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memperkirakan potensi devisa yang bisa dibawa masuk ke Indonesia dari kegiatan haji dan umrah mencapai setidaknya Rp200 triliun per tahun.
Pada tahun 2024, Indonesia tercatat menjadi negara pengirim delegasi haji terbesar di dunia dengan kuota 241.000 jemaah yang terdiri atas 221.00 kuota haji normal dan 20.000 kuota tambahan.
Hery menyampaikan, ekonomi Indonesia tahun 2023 mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,05 persen dan tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,7 persen sampai 5,5 persen.
Seiring dengan kondisi ekonomi tersebut, kinerja keuangan perbankan syariah menunjukkan ketahanan yang baik. Rasio CAR (capital adequacy ratio) bank umum syariah per Februari 2024 sudah mencapai angka lebih dari 25 persen, tepatnya 25,35 persen.
Hery menyebutkan, aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai hampir 8 persen, dari sebelumnya sekitar 7,33 persen dan diikuti dengan peningkatan market share pembiayaan yang sudah mencapai 8,11 persen.
“Jadi ada kehidupan kelihatannya perbankan syariah sudah terus mendorong pertumbuhan market share,” ujar Hery.
Dia menambahkan, daya tahan ekonomi Indonesia yang baik juga diikuti secara global. State Global Islamic Economy (SGIE) pada laporan terbarunya menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga dengan skor 80,1 setelah Malaysia dan Arab Saudi.
Pencapaian tersebut, menurut Hery, merupakan hasil kerja sama seluruh pemangku kepentingan, di mana peran regulator sangat penting dalam memberikan arahan dan sasaran yang akan dicapai baik dari sisi ekonomi syariah maupun keuangan syariah.
Pada Senin (22/7), Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) menandatangani perjanjian kerja sama dengan 30 Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPS BPIH).
Hery berharap, kerja sama BPKH dengan perbankan syariah dalam pengelolaan dana haji mampu meningkatkan kepercayaan pemerintah dan seluruh masyarakat terhadap sistem dan penyelenggara keuangan syariah di Indonesia.
“BPKH serta semua mitra bank syariah berkomitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai kontributor utama pembangunan berkelanjutan di dunia. Semoga dengan adanya kerja sama ini, dapat memberikan manfaat yang luas bagi seluruh mitra BPKH, khususnya BPS BPIH,” kata Hery yang juga merupakan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI).
Baca juga: Asbisindo: Portofolio ekonomi syariah di Indonesia akan besar
Baca juga: Asbisindo: Industri perbankan telah memasuki era bank 4.0
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
