Jakarta (ANTARA News) - Pembelian 32 panser jenis VAB dari perusahaan Perancis, Renault Trucks, oleh Departemen Pertahanan tanpa tender untuk tujuan operasi pasukan TNI di Lebanon bisa tertunda karena kalangan DPR tak bersedia menyetujui pencairan dananya. Kepada wartawan di DPR usai Rapat Paripurna DPR-RI di Jakarta, Selasa, Ketua Panitia Anggaran DPR Emir Moeis mengatakan, Panitia Anggaran DPR akan menunda pencairan dana yang dianggarkan untuk membeli panser dari Perancis. "Panitia Anggaran mungkin akan membatalkan persetujuan pencairan anggaran dana pembelian panser," kata Emir, politisi dari Fraksi PDIP itu. Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil ketua DPR Soetardjo Soerjogoeritno, anggota Komisi I DPR dari F PAN, Djoko Susilo, mengajukan interupsi. Dia mengatakan, harga panser yang dipatok senilai 700 ribu Euro itu terlalu tinggi karena standar harga panser sekitar 400-500 ribu Euro. Menurut Djoko, Departemen Pertahanan harus membuka tender untuk pembelian panser tersebut. Menteri keuangan Sri Mulyani menanggapi interupsi Djoko dengan menyatakan bahwa pihaknya akan mengkaji kembali masalah pembelian panser tersebut. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR dari FPKS, Suripto, mengatakan pembelian panser itu tak perlu terburu-buru. Dia mengatakan fraksinya akan mendesak pemerintah untuk membatalkan atau menunda pembelian panser tersebut. Persoalan pembelian panser untuk mendukung misi TNI yang menjadi bagian dari pasukan perdamaian PBB di Lebanon itu mencuat setelah hampir seluruh fraksi di Komisi I DPR-RI dalam rapat dengar pendapat dengan pemerintah Jumat pekan lalu (8/9) mempertanyakan rencana pembelian kendaraan angkut personil Perancis itu. Kesimpulan Rapat Komisi I ketika itu meminta pemerintah melakukan proses tender namun Sekjen Departemen Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan, pihaknya tetap akan membeli 32 panser VAB dari Renault Trucks itu tanpa tender karena waktu yang sempit dan mendesak. Indonesia mengirim satu batalyon mekanis TNI yang berasal dari TNI Angkatan Darat (652 personel), TNI Angkatan Laut (273), TNI Angkatan Udara (39), Markas Besar TNI (13) dan Departemen Luar Negeri tiga orang sebagai penerjemah untuk mendukung misi PBB di negara yang sebagian wilayahnya porak-poranda akibat invasi Israel itu. Pasukan TNI tersebut akan diberangkatkan pada 28 September 2006.(*)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2006
