Pengamat sebut melawan kotak kosong bentuk kemunduran Demokrasi

"Kalau sampai kotak kosong ini terjadi maka kemunduran demokrasi di Banten akan terjadi, dan ini tentu bukan yang diharapkan oleh masyarakat,"

Serang (ANTARA) - Pengamat Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta) Banten, Ahmad Sururi, menyampaikan fenomena melawan kotak kosong pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) merupakan bentuk kemunduran demokrasi.

"Kalau sampai kotak kosong ini terjadi maka kemunduran demokrasi di Banten akan terjadi, dan ini tentu bukan yang diharapkan oleh masyarakat," kata Ahmad Sururi, di Serang, Senin.

Fenomena ini juga dapat mencederai harapan masyarakat yang menginginkan agar proses Pilkada harus memiliki lawan politik, minimal dua pasangan calon.

Jika di Pilkada Banten terjadi melawan kotak kosong, maka akan menyebabkan turunnya partisipasi masyarakat untuk memilih.

"Karena sebagian besar masyarakat menganggap bahwa kotak kosong itu bukan pilihan, tapi sesuatu yang dipaksakan, sehingga potensi masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya cukup tinggi,” katanya.

Sementara itu, Seorang Tokoh Masyarakat Banten, Embay Mulya Syarief mengatakan manusia merupakan makhluk yang bermartabat, sehingga tidak patut jika berhadapan dengan suatu benda, dalam hal ini kotak kosong.

"Jika melawan kotak kosong, itu membuat calon yang akan maju nanti menjadi tidak bermartabat. Jangan sampai calon itu dibuat tidak bermanfaat, karena tidak bertanding dengan sesama manusia,” katanya.

Tentunya ini akan menjadi catatan keras bagi demokrasi di Tanah Jawara. Partai politik saat ini memiliki tugas dan fungsinya untuk melakukan pengkaderan dan pendidikan politik kepada masyarakat Jika terdapat kotak kosong, maka fungsi itu diragukan berjalan dengan baik.

"Saya netral siapa pun calon-calon itu saya anggap calon yang baik. Mereka punya prestasi masing-masing. Dan pada prosesnya, jangan sampai orang-orang yang terbaik ini menjadi tidak kurang bermartabat karena diadunya dengan kotak kosong,” katanya.

Pihaknya berharap agar pemilukada ke depan bisa dilaksanakan secara elegan sehingga menjadi pendidikan politik kepada masyarakat agar masyarakat Banten semakin memahami politik.

"Jika kualitas demokrasi meningkat maka akan menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Kemudian jangan sampai ada Pilkada baik Gubernur atau Wali Kota maupun Bupati yang tidak ada calonnya," katanya.