Anggota DPRD DKI: Revisi perda prioritas untuk beri pendidikan gratis

dengan adanya program sekolah gratis, maka tidak ada alasan anak-anak di Jakarta tidak dapat bersekolah karena terbentur persoalan biaya

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Basri Baco menyebut revisi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan menjadi prioritas untuk menggratiskan biaya pendidikan di Jakarta.

"Revisi perda Ini akan kita terapkan di Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2026. Maka, saya harap ini menjadi prioritas utama," kata Basri dalam keterangannya di Jakarta, Senin.

Menurut dia, dengan adanya program sekolah gratis, maka tidak ada alasan anak-anak di Jakarta tidak dapat bersekolah karena terbentur persoalan biaya.

"Kami akan wujudkan sekolah gratis bagi masyarakat Jakarta. Ini juga dapat menekan angka putus sekolah di Jakarta," kata dia.

Basri menambahkan, Pemprov Jakarta pun telah menyetujui usulan sekolah gratis tersebut. Bahkan, Dinas Pendidikan sudah ditugaskan untuk melakukan kajian-kajian mendalam terkait pendidikan gratis itu.

"Materi sudah dikaji penjabat gubernur (Heru Budi Hartono). Sekda DKI (Joko Agus Setyono) juga sudah memerintahkan Dinas Pendidikan untuk mengkaji bantuan sosialnya terkait pendidikan gratis," kata politikus Partai Golkar itu.

Oleh karena itu, dia berharap revisi perda ini segera dibahas dan disahkan menjadi payung hukum karena banyak warga kurang mampu yang membutuhkan sekolah layak tanpa biaya.

Sementara itu, Pemprov DKI Jakarta masih mengkaji usulan sekolah gratis untuk warga guna mengurangi potensi angka putus sekolah.

"Sedang dalam proses kajian. Mudah-mudahan akhir tahun (rampung kajiannya)," kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Budi Awaluddin saat dihubungi di Jakarta, Jumat (19/7).
Baca juga: Pj Gub: 107 guru nonaktif akan didistribusikan ke sejumlah sekolah
Baca juga: DKI masih kaji usulan sekolah gratis
Baca juga: Disdik DKI larang pihak sekolah terima guru honorer sejak 2017