Pemprov Jateng luncurkan kartu BBM untuk nelayan

Semarang (ANTARA News) - Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah berencana meluncurkan kartu bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan yang berhak menerima solar bersubsidi pada Maret 2014.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jateng Lalu Muhammad Syafriadi di Semarang, Selasa mengatakan
Gubernur Jateng direncanakan meluncurkan kartu BBM di Kabupaten Demak atau di Kabupaten Rembang.

Jumlah nelayan yang di Jateng tercatat sekitar 158 ribu orang dengan rincian 140 ribu nelayan di Pantai Utara Jawa dan 18 ribu nelayan di Pantai Selatan Jawa.

Ia menjelaskan, kartu BBM yang secara umum sudah siap untuk diluncurkan kepada para nelayan di Jateng ini bertujuan memberi kemudahan bagi nelayan memperoleh solar bersubsidi.

"Pada kartu BBM tercantum identitas nelayan pemegang kartu, dan keterangan umum seperti ukuran kapal, kapasitas mesin, dan jenis alat tangkap yang digunakan," ujarnya.

Menurut dia, berdasarkan penghitungan beberapa keterangan menyangkut ukuran kapal dan kapasitas mesin itu, dapat diketahui jumlah solar bersubsidi yang diperlukan nelayan untuk sekali melaut.

"Sesuai peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, nelayan berhak mendapatkan BBM jenis solar bersubsidi maksimal 25 kilo liter per bulan dan tidak bisa membeli lebih dari kuota yang ditentukan," katanya.

Ia mengatakan bahwa kartu BBM yang bertujuan memberi kemudahan nelayan memperoleh solar bersubsidi untuk melaut itu akan terintegrasi dengan puluhan stasiun pengisian bahan bakar untuk nelayan yang ada di Jateng.

"Sistem yang terintegrasi dan real time itu sangat penting untuk mengontrol penyaluran solar bersubsidi kepada para nelayan, apakah tepat sasaran atau tidak," ujarnya.

Penyaluran solar bersubsidi menggunakan sistem yang terintegrasi tersebut, kata dia, sesuai dengan petunjuk Gubernur Jateng Ganjar Pranowo yang menginstruksikan agar PT Pertamina dan PT Aneka Kimia Raya selaku pihak penyalur resmi mempunyai sistem yang sama.

Mengenai kepastian apakah kartu BBM nanti akan diberikan untuk nelayan yang mempunyai kapal berukuran 10-30 Gross Ton atau untuk kapal 10 GT ke bawah saja, Lalu mengungkapkan akan membicarakannya dengan Gubernur Jateng terlebih dulu.

"Kita tunggu saja hasil pembicaraan dengan pihak terkait itu seperti apa," katanya.