Menurut Moskow, hal itu bertolak-belakang dengan kesepakatan perdamaian yang menetapkan pemilihan umum dilakukan setelah selesainya pembaruan undang-undang dasar.
"Agar pembaruan itu berhasil, semua kekuatan politik dan kewilayahan di Ukraina harus ikut dan hasilnya mesti diajukan ke referendum," kata Kementerian Luar Negeri Rusia dalam pernyataan, Senin.
Rusia juga mempetanyakan keabsahan kegiatan Parlemen Ukraina dengan alasan keputusan mereka telah melanggar hak asasi manusia orang Rusia dan suku minoritas lain.
Pelanggaran HAM itu menurut Rusia adalah seruan untuk melarang penggunaan Bahasa Rusia, untuk melakukan pemurnian Ukraina, membubarkan partai dan organisasi, menutup media massa, mentolerir ideologi neo-Nazi.
"Tujuan mereka ialah menindas ketidakpuasan di berbagai wilayah melalui kediktatoran dan bahkan metoda teroris," kata kementerian itu, sebagaimana dikutip Xinhua.
Rusia menyebut perkembangan tersebut menimbulkan ancaman bagi perdamaian, kestabilan sosial dan keamanan warga.
Moskow menuduh negara Barat tidak peduli mengenai nasib Ukraina dan menerapkan pendekatan geopolitik yang memihak.
"Semua tindakan (kaum ekstrem) ini telah disetujui oleh sebagian pihak Barat," kata Kementerian Luar Negeri Rusia.
(Uu.C003)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2014
