"Sampai hari ini belum," kata pria yang akrab disapa Cak Imin saat memberikan keterangan pers di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu.
Walaupun demikian, ia tidak menutup kemungkinan bahwa lembaganya akan menerima surpres tersebut dalam waktu dekat.
"Mungkin minggu-minggu ini kali ya," ujarnya.
Baca juga: KPU belum bahas ketua definitif pengganti Hasyim Asy'ari
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 73P tertanggal 9 Juli 2024 tentang pemberhentian dengan tidak hormat Hasyim Asy'ari sebagai anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.
Presiden menandatangani Keppres usai Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap untuk Hasyim terkait kasus dugaan asusila.
"Menjatuhkan sanksi pemberhentian tetap kepada teradu Hasyim Asy'ari selaku ketua merangkap anggota Komisi Pemilihan Umum RI terhitung putusan ini dibacakan," kata Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang pembacaan putusan di Kantor DKPP RI, Jakarta, Rabu (3/7).
Selain itu, DKPP RI mengabulkan pengaduan pengadu seluruhnya, dan meminta Presiden RI Joko Widodo untuk mengganti Hasyim dalam kurun waktu tujuh hari sejak putusan dibacakan.
Terakhir, DKPP RI meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI untuk mengawasi pelaksanaan putusan tersebut.
Baca juga: Anggota DPR: Tak ada aturan anggota KPU harus diganti gegara Hasyim
Baca juga: Pengamat: Pemberhentian Ketua KPU RI tak pengaruhi tahapan pilkada
Baca juga: Bawaslu RI sebut sudah berkoordinasi dengan Plt Ketua KPU RI
Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
