"Hindari perjalanan yang tidak penting ke Bangladesh karena sedang terjadi demonstrasi politik yang penuh kekerasan dan bentrokan, serta pemogokan umum di seluruh negeri. Situasi keamanan dapat memburuk tanpa peringatan," kata peringatan tersebut.
Protes terhadap sistem kuota pemerintah Bangladesh untuk pekerjaan publik telah meningkat pekan ini setelah bentrokan kekerasan di Universitas Dhaka.
Pada Selasa, surat kabar The Daily Star melaporkan bahwa bentrokan tersebut mengakibatkan 19 orang tewas dan lebih dari 2.500 terluka.
Para pengunjuk rasa mendesak agar sistem kuota dihapuskan, yang menyisihkan 30 persen posisi pemerintahan untuk keluarga veteran dari Perang Kemerdekaan 1971.
Mereka menuduh adanya diskriminasi dan favoritisme terhadap pendukung Perdana Menteri Sheikh Hasina, yang partainya, Liga Awami, memimpin gerakan kemerdekaan.
Setelah protes pada 2018, pemerintah menghentikan kuota tersebut tetapi mengembalikan kebijakan itu pada Juni karena putusan Pengadilan Tinggi setelah banding dari keluarga veteran.
Mahkamah Agung Bangladesh akan memutuskan pada 7 Agustus setelah pemerintah mengajukan banding atas keputusan Pengadilan Tinggi.
Sumber: Sputnik-OANA
Baca juga: Pemerintah Bangladesh terapkan jam malam dan kerahkan militer
Baca juga: Otoritas Bangladesh larang kerumunan setelah korban jiwa jadi 45
Baca juga: Kemlu pastikan keamanan WNI di tengah protes kuota PNS Bangladesh
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
