"Saya secara resmi mengumumkan pencalonan saya untuk pemilihan presiden 6 Oktober guna melanjutkan perjuangan dalam pertempuran demi pembebasan nasional," kata Saied dalam sebuah rilis video kantor pemerintahannya.
Pada 25 Juli 2021, Saied memberhentikan pemerintah dan menangguhkan parlemen di tengah latar belakang protes massal terhadap parlemen dan partai Islam Tunisia Ennahda, yang disebabkan oleh memburuknya kondisi kehidupan masyarakat.
Pada Maret 2022, presiden membubarkan parlemen, dengan alasan ia melakukannya "untuk melindungi pemerintah dan lembaganya."
Pemilihan parlemen awal diadakan di Tunisia antara Desember 2022 dan Januari 2023.
Tingkat partisipasi pemilih hanya 11 persen dan oposisi memboikot pemilihan tersebut.
Pada Juli 2022, oposisi juga memboikot referendum tentang amandemen konstitusi, sementara 94,6 persen memilih mendukung rancangan konstitusi baru Tunisia, dengan tingkat partisipasi pemilih hanya 27 persen.
Amandemen konstitusi di negara itu telah memberi kepala negara kekuasaan yang jauh lebih besar dibandingkan dengan konstitusi 2014.
Sumber: Spunik-OANA
Baca juga: Presiden Tunisia dan Menlu RIbahas hubungan dan kerja sama bilateral
Baca juga: Tunisia tolak bantuan finansial Rp2 triliun dari Uni Eropa
Baca juga: Jurnalis Tunisia ditangkap setelah kritik presiden
Penerjemah: Primayanti
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024
