Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum DPP Partai Bulan Bintang, MS Kaban, menyatakan dirinya siap diganti sebagai Menteri Kehutanan, jika hal itu merupakan keputusan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Soal 'reshuffle' (perombakan-red.) kabinet, itu semua terserah Presiden. Kita bekerja tulus. Silakan masyarakat memberi penilaian. Ini kan politik. Politik itu dinamis. Prinsipnya kita menghargai apapun keputusan Presiden," katanya menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres Jakarta, Selasa. Ia mempersilakan kepada rekan-rekannya di partai politik yang sekarang ada di parlemen untuk mengusulkan kepada Presiden tentang perlunya melakukan `reshuffle`. "Itu urusan politik. Jadi silakan saja, tetapi kebijakan untuk melakukan `reshuffle` itu adalah kebijakan Presiden," katanya. Presiden, lanjut Kaban, tidak perlu rapat dan cukup berbicara dengan Wapres Jusuf Kalla dalam mengambil kebijakan `reshuffle` kabinet. Dalam sistem presidensial, semua ada di tangan presiden, karena dia adalah penentu keputusan. "Jadi kalau mau usul kepada Presiden silakan, nanti kan keputusannya bisa dua, yakni melakukan `reshuffle` atau tidak melakukan `reshuffle`," katanya. Kaban mengimbau agar masalah `reshuffle` kabinet tersebut tidak selalu setiap hari dibesar-besarkan. "Terus terang saja, saya dengan isu `reshuffle` ini tidur juga jadi tidak nyenyak. Teman-teman (wartawan) ini jangan itu melulu yang ditanya, kita jadi mikir terus.. jadi tidak... jadi tidak... (diganti)," katanya sambil tertawa. Persoalan reshuffle semakin mengeras menjelang tahun kedua usia pemerintahan Yudhoyono-Kalla yang jatuh pada 20 Oktober. Seperti diberitakan sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Sutrisno Bachir, akhir pekan lalu, menegaskan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sedang mengkaji dan mengevaluasi kinerja para menteri di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB). Reshuffle yang dimaksudkan untuk menggerakkan sektor riil guna mendukung kemajuan ekonomi nasional itu, menurut dia, tidak harus dilakukan pada 20 Oktober, melainkan bisa akhir 2006. PAN tidak akan meminta jatah menteri lagi karena sudah menempatkan dua menteri dalam KIB, yakni Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo dan Menteri Perhubungan Hatta Radjasa. (*)
Copyright © ANTARA 2006
