"Orang Bali harus berkualitas, alamnya berkualitas dan wisatawannya juga berkualitas," kata Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Dewa Palguna dalam acara bertajuk Rembug Terbatas (Retas) Quo Vadis Arah Pembangunan Bali ke Depan, di Denpasar, Jumat.
Acara ini dihadiri anggota Komite IV Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Made Mangku Pastika, anggota Komisi II DPR RI AA Bagus Adhi Mahendra Putra, kalangan akademisi, serta jajaran industri pariwisata.
Baca juga: BI: Bali hadapi tiga tantangan besar wujudkan pariwisata berkualitas
Dewa Palguna melihat sekarang ini orang Bali lebih senang untuk menjadi buruh dibandingkan menjadi pemikir. "Kalau demikian kondisinya, bagaimana mau membangun Bali dan bicara pendidikan?," ucapnya.
Kondisi itu, lanjut Palguna, bisa berdampak pada lemahnya perencanaan, perencanaan yang tidak sesuai kebutuhan dan lemahnya penegakan hukum.
Oleh karena itu, ia berharap para calon kepala daerah yang maju di Pilkada 2024, bisa berkumpul untuk mendiskusikan bagaimana Bali ke depan.
Sementara itu, akademisi bidang pariwisata Universitas Udayana Prof Dr Nyoman Sunarta menyampaikan Bali sebagai destinasi pariwisata pembangunannya harus sesuai dengan budaya dan lingkungan alamnya.
"Saat ini alam Bali dalam posisi tereksploitasi. Jadi, kalau mau bikin pariwisata berkualitas, ya orang Bali dan turisnya juga harus berkualitas, karena penyebab kerusakan lingkungan yang terjadi sekarang ini bukan semata karena wisatawan," katanya.
Sementara itu, Ketua PHRI Kabupaten Badung IGA Rai Suryawijaya mengaku khawatir dengan perkembangan pariwisata Bali belakangan ini. Ia melihat cukup besarnya potensi ancaman Bali.
"Saat ini banyak orang asing jadi broker dan pekerja. Pelanggaran juga banyak terjadi. Ini perlu segera diatasi," ucap Rai.
Anggota DPR RI Anak Agung Adhi Mahendra Putra berpandangan menjaga Bali mesti mengacu pada budaya dan lingkungan. Ia melihat kurangnya pengawasan, sehingga banyak terjadi pelanggaran pembangunan.
"Banyak vila bodong, kemudian disewakan oleh wisatawan mancanegara. Sedangkan mereka menyewa lahan dengan sangat murah dari masyarakat Bali," katanya.
Ia mengusulkan agar lebih banyak dibangun taman-taman kota maupun hutan kota yang diyakini berdampak pada kebahagiaan masyarakat.
Anggota Dewan Perwakilan Daerah Made Mangku Pastika mengatakan pentingnya kebijakan publik yang tidak di awang-awang. Selain itu, penting ada semacam kursus singkat bagi calon kepala daerah mengenai kebijakan publik, penyusunan perencanaan, pelaksanaan hingga pengawasannya.
Mantan Gubernur Bali dua periode itu menyampaikan pentingnya aturan yang dibuat bisa berjalan efektif. Program pembangunan saat ini, apapun konsepnya pada intinya bagaimana Bali ini menjadi maju, aman, damai dan rakyatnya sejahtera.
Baca juga: Kemenparekraf siap deportasi hingga beri sanksi hukum wisman berulah
Baca juga: Menteri Sandiaga: Pajak turis ke Bali untuk pariwisata berkualitas
"Program atau kebijakan publik yang dibuat harus bisa dipercaya, terukur, aplikatif, tepat waktu dan sesuai aturan. Selain itu, harus sesuai dengan normanya, sehingga masyarakat Bali dapat mengetahui hak dan kewajibannya," katanya.
Pastika berharap generasi muda Bali berani bersuara ketika ada kebijakan pemerintah yang tidak tepat, namun harus didukung data yang valid. "Kebijakan publik itu orientasinya untuk kesejahteraan rakyat," kata Pastika.
Sementara itu, Krisnawati dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali mengatakan saat ini pihaknya fokus pada pengembangan desa wisata dan ecotourism sebagai upaya menuju pariwisata berkualitas.
Selain itu, ke depannya dari dana pungutan wisatawan asing juga direncanakan digunakan untuk survei minat wisatawan dengan menggandeng Universitas Udayana.
Pewarta: Ni Luh Rhismawati
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024
