kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan Kebijakan Satu Peta ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindihJakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyampaikan Kebijakan Satu Peta 2.0 dapat segera diterapkan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta.
“Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ujar AHY di Jakarta, Jumat.
Menurut dia, Kebijakan Satu Peta yang diselaraskan pada tata ruang akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan Kebijakan Satu Peta (One Map Policy) ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ujarnya.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, Kebijakan Satu Peta adalah arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.
Dengan adanya kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial akan mengacu pada satu peta yang sama.
Sebagai informasi, Pemerintah mengakselerasi Kebijakan Satu Peta atau One Map Policy guna mempercepat pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).
Presiden RI terpilih sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menilai One Map Policy membuat perencanaan pembangunan, termasuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK dapat mengacu pada data spasial yang akurat.
Kebijakan Satu Peta ini diharapkan akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan bisa cepat.
Baca juga: Pemerintah akselerasi Kebijakan Satu Peta guna tuntaskan PSN dan KEK
Baca juga: Gubernur: Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 percepat pembangunan Sumut
Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
