Petani kelapa sawit wajib untuk bergabung dan membentuk kelompok-kelompok tani atau koperasi, kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dan menerapkan sertifikasi ISPOJambi (ANTARA) - Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) dan Mutu Institute membantu petani memperkuat kualitas tata kelola sawit rakyat di Provinsi Jambi melalui pelatihan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Jambi Agus Rizal di Jambi, Jumat, mengatakan, petani kelapa sawit perlu didorong untuk meningkatkan kualitas, menerapkan tata kelola kebun yang baik, ramah lingkungan, tidak merusak hutan, dan dikelola secara keberlanjutan.
“Petani kelapa sawit wajib untuk bergabung dan membentuk kelompok-kelompok tani atau koperasi, kemudian bermitra dengan perusahaan-perusahaan kelapa sawit, dan menerapkan sertifikasi ISPO," katanya.
Pelatihan ini diberikan kepada 110 petani kelapa sawit di Provinsi Jambi. Pelatihan dimulai 15 Juli sampai dengan 20 Juli 2024.
Petani tersebut berasal dari Kabupaten Merangin berjumlah 46 orang, dari Kabupaten Sarolangun berjumlah 29 orang, dan dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat berjumlah 35 orang.
Dia menyebutkan bahwa sebagian besar luas perkebunan kelapa sawit di Provinsi Jambi merupakan milik petani swadaya.
“Perkebunan kelapa sawit menyumbang 30 persen PAD provinsi Jambi," kata dia.
Dari total 1,2 juta hektare perkebunan kelapa sawit di Jambi, 700 ribu hektare merupakan kebun milik petani swadaya. Sehingga lebih dari 50 persen perkebunan kelapa sawit di Jambi adalah perkebunan rakyat.
Direktur utama Mutu Institute Sumarna mengatakan jika sertifikasi ISPO wajib bagi usaha perkebunan kelapa sawit baik perusahaan maupun pekebun swadaya sesuai Perpres No 44 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia.
“Salah satu masalah tentang keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia adalah karena isu lingkungan dan perusakan kawasan hutan. Kita harus membuktikan kepada dunia melalui sertifikasi ISPO bahwa kebun kelapa sawit di Indonesia telah dikelola secara keberlanjutan dan ramah lingkungan. Tanpa sertifikat ISPO produk petani kelapa sawit sulit untuk dijual," katanya.
Sumarna mengatakan jika hal pertama yang dilakukan menuju sertifikasi ISPO adalah meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para petani sawit tentang ISPO.
“Kita harus berterima kasih kepada BPDPKS dan Pemerintah karena telah memberikan fasilitas pelatihan ISPO gratis ini kepada para petani kelapa sawit," katanya.
Petani kelapa sawit ini berkesempatan mengikuti praktek lapangan mengunjungi KUD Mutiara Bumi di Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batanghari.
Petani sawit melihat penerapan ISPO di lapangan. Ini menjadi penting karena peserta dapat melihat contoh-contoh penerapan ISPO di tingkat petani kelapa sawit, tidak hanya mendapatkan teori di kelas.
Ketua KUD Mutiara Bumi Lasmin mengatakan bahwa koperasi ini sebagai koperasi swadaya yang menerapkan ISPO pertama kali di Indonesia.
Peserta pelatihan dari Kabupaten Merangin Ade Haviz Putra mengatakan bahwa dengan adanya pelatihan ini peserta bisa memahami cara mengelola kebun sawit yang baik dan benar sesuai standar ISPO.
Penerapan standar ISPO ditingkat petani kelapa sawit menjadi penting karena meningkatkan daya saing dan keberterimaan produk kelapa sawit Indonesia di pasar dunia.
Baca juga: IPB kenalkan inovasi pupuk tandan kosong kepada petani di Jambi
Baca juga: Kementan beri penguatan kelembagaan bagi petani sawit swadaya di Jambi
Baca juga: Kementan-BPDPKS tingkatkan kapasitas SDM pekebun kelapa sawit di Jambi
Pewarta: Tuyani
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
