Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan masalah, Pansus itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu, ya, jangan dipolitisasi lahCirebon (ANTARA) - Pengasuh Pondok Pesantren Alinarah Buntet Cirebon KH Adib Rofiuddin Izza memandang pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji oleh DPR RI kental dengan aroma politis.
"Kalau saya lihat fenomena dari keseluruhan masalah, Pansus itu lebih besar unsur politisnya. Jadi saya pikir kalau masalah haji itu, ya, jangan dipolitisasi lah," ujar KH Adib di Cirebon, Jumat.
Kiai Adib mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji 2024 tergolong sukses.
Apresiasi terhadap penyelenggaraan haji ini, kata dia, bukan berdasarkan pandangan subjektif dirinya. Akan tetapi, dari hasil obrolan dengan sejumlah konsultan haji.
Tak hanya soal penyelenggaraan, Kiai Adib juga berdiskusi perihal pembentukan Pansus Angket Haji ke para konsultan tersebut. Dari gambaran yang diperolehnya tersimpulkan bahwa pembentukan Pansus Angket Haji beraroma politis.
Baca juga: Rapat perdana Pansus Angket Haji di DPR ditunda
Baca juga: Soal tuduhan DPR terkait korupsi kuota haji, Kemenag: Buktikan saja
"Saya nanya bukan-bukan kepada 10-20 orang. Beberapa konsultan saya tanya, beberapa tim-tim saja saya tanya, semuanya sama. Jadi kesimpulannya, ya, politis sekali," kata dia.
"Ya tentunya kalau masalah kekurangan pasti ada. Di manapun pasti ada yang namanya kelemahan dan kekurangan, tidak ada sesuatu yang sempurna, tidak akan ada. Tetapi paling tidak itu mendekati kesempurnaan. Paling tidak antara baik dan tidaknya lebih banyak baiknya, kan, begitu," kata dia menambahkan.
Adapun permasalahan-permasalahan yang dipersoalkan oleh Pansus, salah satunya tentang Mina, ia menyebut bahwa luasan Mina memang sempit sehingga kepadatan di tenda-tenda tidak bisa dihindari.
"Kalau kita bicara Mina, wong Mina tempatnya segitu kok, tempatnya cuman segitu-gitunya. Apalagi, kan, Pemerintah Saudi di Mina itu membangun tempat permanen, jadi semakin sempit," kata dia.
Kiai Adib memandang banyak hal yang sebetulnya harus mendapat perhatian serius dari DPR untuk dipansuskan, salah satunya perihal judi online. Haji, bagi dia, bukanlah sebuah hal yang mendesak untuk dibentuk Pansus.
"Ada judi online, kenapa enggak (dipansuskan)? Kira-kira begitulah. Atau Garuda yang pelayanannya yang banyak delay-delay kayak gitu. Tegur itu mestinya, kalau kita mau bicara objektif," kata dia.
Baca juga: Zulhas nilai pansus sebaiknya dibentuk saat pelaksanaan haji rampung
Baca juga: Cedes nilai aroma politik kental warnai putusan pengesahan Pansus Haji
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024
