Menurut Direktur Jenderal Kerja Sama ASEAN Kemlu RI Sidharto R. Suryodipuro, hal tersebut merupakan salah satu hal yang akan ditekankan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, sebagai perwakilan Indonesia, dalam rangkaian AMM ke-57 pada 21--27 Juli 2024.
“Ini akan menjadi satu pesan konsisten yang akan disampaikan Bu Menlu dalam pertemuan-pertemuan tersebut,” kata dia dalam konferensi pers di kompleks Kementerian Luar Negeri Jakarta, Jumat.
Sidharto mengatakan, Indonesia akan memanfaatkan forum tersebut untuk mendorong semakin banyak negara-negara ASEAN mengakui kedaulatan Palestina.
Baca juga: Menlu RI: Palestina berhak merdeka berdasarkan solusi dua negara
Hingga saat ini, Palestina sudah diakui oleh 149 negara, namun dua anggota ASEAN yaitu Myanmar dan Singapura masih belum mengakuinya.
Selain dukungan terhadap Palestina, ia mengatakan bahwa Indonesia akan terus mendorong keberlanjutan atas pencapaian yang diraih dalam keketuaan Indonesia tahun lalu di bawah tema “ASEAN Matters: Epicenter of Growth”.
Dirjen Kemlu itu mengatakan, Indonesia akan terus mendorong negara-negara adidaya untuk memerhatikan kepentingan terhadap ASEAN dan kawasan Asia Tenggara dan juga menyerukan kepada negara-negara anggota ASEAN untuk membangun kemitraan yang setara.
Menlu RI juga akan mendorong ketahanan kawasan untuk semua pihak terkait ASEAN, termasuk dengan penguatan institusi-institusi ASEAN, serta menitikberatkan keutamaan mematuhi hukum internasional dan norma-norma kawasan, seperti dasar Sentralitas ASEAN, dalam AMM ke-57.
Turut akan dibahas dalam rangkaian agenda AMM ke-57 yaitu isu terkait masyarakat ASEAN, isu kawasan dan penanganannya, dan kerja sama dengan mitra ASEAN dalam persiapan Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-44 dan ke-45 di Vientiane, Laos, Oktober mendatang, kata Dirjen Kemlu.
Sementara itu, Sidharto turut memastikan bahwa dalam AMM ke-75, Myanmar akan hadir dan diwakili oleh delegasi non-politisnya, yaitu pejabat senior kementerian luar negeri.
Baca juga: Kemlu RI: Status Palestina sebagai negara berdaulat tak tergoyahkan
Baca juga: PBB: Solusi dua negara tidak bisa diputuskan dengan pemungutan suara
Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2024