Pertumbuhan penyaluran kredit perbankan Sulsel 15,09 persen

Makassar (ANTARA News) - Triwulan IV 2013, penyaluran kredit perbankan di Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami perlambatan menjadi 15,09 persen "year on year" (yoy) dari 21,71 persen (yoy) pada triwulan III 2013.

Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Wilayah I - Sulampua (Sulawesi, Maluku, Papua) melalui Kajian Ekonomi Regional Sulsel Triwulan IV 2013 di Makassar, Minggu, memaparkan, perlambatan pertumbuhan kredit terjadi pada sebagian besar sektor diantaranya pertanian, listrik-gas-air, konstruksi, perdagangan dan pengangkutan. Sedangkan pertambangan, jasa dunia usaha dan jasa sosial masyarakat meningkat.

Dari sisi penggunaannya, kredit konsumsi mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 14,80 persen (yoy) dibandingkan periode sebelumnya 19,14 persen (yoy).

Hal serupa juga terjadi pada kredit modal kerja dan investasi, masing-masing sebesar 3,42 persen dan 43,42 persen (yoy) pada triwulan laporan dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 12,84 persen dan 44,75 persen (yoy).

Kredit konsumsi masih tercatat memiliki pangsa tertinggi sebesar 42,48 persen atau Rp34,20 triliun, diikuti kredit modal kerja 36,29 persen atau Rp29,22 triliun dan kredit investasi 21,23 persen atau Rp17,09 triliun.

Dibandingkan triwulan sebelumnya, proporsi kredit investasi menurun sebesar 1,75 persen. Sedangkan proporsi kredit modal kerja dan kredit konsumsi meningkat masing-masing 1,34 persen dan 0,40 persen.

Rasio Non-performing Loans (NPLs) bank umum masih terjaga pada level aman yaitu 3,13 persen, sedikit meningkat dibandingkan dengan periode sebelumnya, 2,77 persen.

Meskipun NPL sektor pertanian cenderung menurun pada periode laporan, namun secara umum NPL sektor primer tercatat masih tinggi antara lain sektor pertanian dan sektor pertambangan masing-masing sebesar 10,21 persen dan 11,36 persen. Sektor jasa dunia usaha juga masih cukup tinggi yaitu 6,01 persen.

Meningkatnya NPL, baik pada sektor pertambangan maupun sektor jasa dunia usaha, diperkirakan terkait belum pulihnya perekonomian global sehingga mempengaruhi permintaan luar negeri. Dampak kebijakan kenaikan BBM bersubsidi, kenaikan LPG 12 kg dan kenaikan TDL secara bertahap menyebabkan terjadinya penyesuaian ongkos produksi pada berbagai barang dan jasa.