Pemkot Jakpus verifikasi 59 ribu lebih data kependudukan tidak dikenal

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat memverifikasi 59.145 data kependudukan warga setempat yang tidak dikenal saat melakukan penertiban dokumen kependudukan 2024.

"Data kami ini merupakan hasil dari telusur data warga yang dilaksanakan jajaran RT/RW bersama kader dasawisma," kata Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Jakarta Pusat, Syamsu Bachri di Kantor Wali Kota Jakarta Pusat, Jumat.

Dia mengatakan bahwa data warga tersebut lalu koreksi. "Kami verifikasi dan validasi. Kami usaha agar seminimal mungkin data yang keluar bisa dipertanggungjawabkan," katanya.

Syamsu mengatakan, kegiatan penertiban dokumen kependudukan data tidak dikenal ini merupakan lanjutan dari penertiban sebelumnya. Kegiatan penertiban data tidak dikenal ini menyasar dokumen kependudukan yang tidak dikenal oleh warga.

Kegiatan verifikasi terhadap 59.145 data kependudukan dijadwalkan mulai 1 Mei hingga 31 Juli 2024. Selama proses verifikasi, warga diperkenankan memberikan aduan bila dokumen mereka masuk dalam kategori data kependudukan tidak dikenal.

Baca juga: Dukcapil Jakpus menonaktifkan lebih dari 2.900 NIK

Selain itu, Syamsu menyebutkan, bagi warga yang masuk kategori dokumen kependudukan tidak dikenal, disarankan segera mengurus dokumen ke Posko Dukcapil yang ada di tingkat kelurahan atau Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat.

"Bila warga tersebut dapat membuktikan dokumen kependudukan telah sesuai aturan, maka data mereka akan dikeluarkan dari daftar yang diajukan untuk dilakukan penonaktifan," ujar Syamsu.

Kepala Seksi (Kasi) Pendaftaran Penduduk Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat Mia Mahayati mengatakan, tahapan sebelumnya sebanyak 4.139 data warga dihapus karena telah dipastikan meninggal. Proses verifikasi tahapan pertama ini berlangsung pada 1-15 April 2024 lalu.

Selanjutnya, tahapan kedua verifikasi menyasar data dokumen kependudukan warga kategori RT sudah tidak ada yang dilaksanakan mulai 15-30 April 2024. Ada 3.706 data dinonaktifkan berdasarkan usulan.

"Sebelum proses verifikasi kami memiliki data sekitar 10 ribu dokumen kependudukan warga yang masuk dua kategori itu. Makanya verifikasi ini akan memastikan validitas data," katanya.

Baca juga: Dukcapil Jakarta Pusat fokus Biduk di 10 lokasi penduduk non permanen

Pihaknya juga melibatkan RT/RW terhadap pengaduan dan keluhan di posko yang ada.

Ke depannya, Suku Dinas Dukcapil Jakarta Pusat (Jakpus) melakukan penataan dan penertiban dokumen kependudukan sesuai domisili tahapan keempat sampai enam.

Tahap keempat, yakni 1-31 Agustus 2024 dengan memverifikasi data yang dikenal namun tidak diketahui keberadaannya. Lalu tahap kelima pada 1 September-31 Oktober 2024 verifikasi data pindah luar DKI Jakarta.

Sedangkan tahap terakhir pada 1 November-31 Desember untuk verifikasi data pindah dalam Provinsi DKI Jakarta.