"Kami sudah keliling ke sejumlah kabupaten/kota sampai ke tingkat kecamatan, sebenarnya para petani itu tidak mempermasalahkan harga pupuk, yang penting pupuk itu ada pada saat mereka membutuhkan," kata Sarwo di Jakarta, Rabu.
Ia menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara dalam Focus Group Discussion (FGD) dengan tema 'Membangun Sistem Kebijakan Pupuk Subsidi yang Lebih Adaptif dan Efektif Demi Menjaga Ketahanan Pangan Nasional'.
Dia juga menyambut baik program dari PT Pupuk Indonesia yang akan mendirikan 26 ribu lebih kios pupuk di seluruh tanah air.
"Ya mudah-mudahan ini (kios pupuk) menjadi solusi bagi ketersediaan pupuk. Jadi, artinya bahwa ketika pupuk subsidi ini terbatas maka di kios-kios itu harus ada pupuk nonsubsidi," ujar Sarwo.
Menurut dia, petani pasti akan tetap membeli pupuk nonsubsidi jika tersedia di kios-kios. Namun, dia berharap agar pupuk subsidi dapat menyasar petani sehingga bisa meningkatkan produktivitas pertanian dan indeks pertanaman (IP).
"Itu pasti dibeli oleh para petani. Karena saya sampaikan di sini bahwa para petani tidak mempersoalkan itu pupuk subsidi atau nonsubsidi yang penting pupuk itu ada di kios-kios sehingga mereka dapat memupuk pada waktunya," jelasnya.
Sarwo juga menyarankan agar adanya data yang valid bagi penerima pupuk subsidi.
Pupuk Indonesia mencatat total kios pupuk secara nasional sebanyak 27.031 di seluruh tanah air. Dari jumlah itu, yang sudah pernah melakukan login sebanyak 27.115 dan kios bertransaksi tercatat 25.140 per 17 Juli 2024.
Baca juga: Bapanas: Program bantuan pangan beras turunkan kemiskinan
Baca juga: Pakar tekankan pendataan akurat dalam skema bantuan langsung petani
Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menegaskan bahwa pihaknya tetap akan menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani, meski kontrak pertama senilai Rp26,7 triliun akan habis di Juli 2024.
"Jadi, komitmen kami bersama dengan pemerintah sambil proses anggarannya itu diselesaikan, Pupuk Indonesia akan terus menyalurkan pupuk," kata Rahmad.
Menurut dia, pupuk sangat berperan penting dalam meningkatkan produktivitas pertanian, dengan kontribusi bisa mencapai 62 persen.
Selain itu, penggunaan pupuk yang tepat dapat mengoptimalkan kualitas tanah dan hasil panen, memastikan kemandirian pangan negara. Apalagi saat ini perlu meningkatkan pangan di tengah perubahan iklim fenomena El Nino.
Pupuk Indonesia mendapat tugas dari pemerintah melalui Kementerian Pertanian agar menyalurkan pupuk subsidi sebesar 9,55 juta ton atau senilai Rp54 triliun di tahun 2024.
Namun, dari tugas tersebut, Pupuk Indonesia baru melakukan kontrak pertama dengan volume 4,7 juta ton dengan nilai kontrak Rp26,7 triliun. Kontrak tersebut akan habis di Juli ini.
Rahmad mengungkapkan bahwa saat ini pihaknya sudah melaporkan hal itu kepada Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman. Pupuk Indonesia saat ini ini juga sedang menggarap administrasi untuk kontrak lanjutan.
Ia menegaskan bahwa meskipun kontrak lanjutan belum ada, tetapi Pupuk Indonesia sebagai BUMN tidak akan membiarkan petani kesulitan sehingga penyaluran masih akan terus berlanjut. Hal itu juga sesuai arahan dari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman.
Baca juga: Kontrak pertama habis, Pupuk Indonesia tetap salurkan pupuk subsidi
Baca juga: Bapanas tekankan pentingnya data akurat demi ketahanan pangan nasional
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
