Hal ini sesuai arahan Presiden agar pelaksanaan birokrasi memiliki dampak terhadap pelayanan publik yang berjalan dengan baik.
"Birokrasi ini merupakan mesin pembangunan. Harus dijaga akselerasinya agar berjalannya cepat dalam mencapai target pembangunan,” kata Anas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Dia menilai agar dapat berdampak, birokrasi harus bergerak lincah yang bisa dilaksanakan dengan digitalisasi yang terintegrasi dan penyederhanaan proses bisnis.
Selain itu, Anas mengatakan bahwa target-target pembangunan di Sumatera Utara dapat cepat tercapai jika dilakukan integrasi, digitalisasi, serta pengoperabilitasan proses bisnis serta layanan.
Dengan adanya pemangkasan birokrasi yang bertumpuk, maka birokrasi bisa menghasilkan dampak yang nyata bagi masyarakat luas, khususnya di Sumatera Utara.
“Birokrasi yang berdampak dapat menurunkan angka kemiskinan, meningkatkan investasi, dan menangani inflasi dengan baik yang dilaksanakan dengan digitalisasi yang efisien,” ujarnya.
Dalam capaian reformasi birokrasi, dia mendorong agar jajaran pemerintah di lingkup Sumatera Utara dapat meningkatkan akuntabilitas kinerjanya.
Berdasarkan hasil evaluasi tahun 2023, Sumatera Utara mendapat predikat BB untuk nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan predikat B untuk nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).
Baca juga: Kementerian PANRB tetapkan usulan Zona Integritas 2024 dimulai 18 Juli
“Perlu kerja keras dari seluruh jajaran pemerintah di lingkup Sumatera Utara agar akuntabilitas kinerja ini semakin berdampak. Semoga ke depannya ini dapat terus diperbaiki,” jelas Anas.
Pelayanan publik yang terintegrasi juga akan memberikan dampak positif, salah satunya melalui mal pelayanan publik (MPP).
Hingga pertengahan 2024, Sumatera Utara baru memiliki lima MPP, yakni di Kota Tebing Tinggi, Kab. Asahan, Kab. Humbang Hasundutan, Kota Medan, dan Kab. Labuhan Batu Utara.
Anas berharap MPP dapat hadir dengan cepat di daerah lainnya di Sumatera Utara, bukan hanya sekadar gedung MPP, namun juga MPP Digital.
Selain itu, Anas juga menyampaikan tiga strategi untuk pengembangan SDM aparatur.
Pertama, komposisi tim yang harmonis antara ASN senior dan junior, terutama dalam menyatukan inovasi dan gagasan yang diselaraskan dengan pengalaman dalam upaya akselerasi transformasi birokrasi.
Kedua, peran pemimpin yang memimpin dengan visi yang jelas, memotivasi, serta mengoptimalkan potensi para pemimpin masa depan.
Kemudian, penggunaan data dan analisis yang strategis dalam membuat kebijakan dan program.
“Peningkatan kualitas birokrasi adalah keniscayaan bagi perbaikan layanan untuk masyarakat luas. Diharapkan, pertemuan dengan ASN Sumatra Utara hari ini dapat menjadi semangat untuk meningkatkan komitmen dan dedikasi serta berdampak bagi pemerintahan ke depan,” tambahnya.
Sementara itu, Plt. Gubernur Sumatera Utara Agus Fatoni mengatakan bahwa instansi pemerintah di lingkup Sumatera Utara telah didorong untuk melakukan berbagai inisiatif dalam rangka reformasi birokrasi.
Diharapkan birokrasi yang dijalankan di Sumatera Utara dapat berdampak pada perkembangan ekonomi dan juga target pembangunan nasional.
“Instansi pemerintah di Sumatera Utara, baik di level kota, kabupaten, maupun provinsi harus melakukan reformasi birokrasi dengan serius, kerja cepat dan cerdas, serta dengan inovasi untuk mewujudkan birokrasi yang berdampak,” pungkas Agus.
Baca juga: Menpan RB cek kesiapan SKD Sekolah Kedinasan di Kanreg VI BKN
Baca juga: Menpan RB: AsIAN berperan dukung reformasi birokrasi berdampak
Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024
