“Harganas menjadi momen bagi bupati, wali kota, dan seluruh pejabat daerah, sampai kader-kader PKK untuk menerapkan pola pikir baru. Misalnya, di Harganas kemarin ada intervensi pengukuran dan penimbangan serentak, mereka punya pola pikir baru bahwa penimbangan itu tidak hanya ditimbang, tetapi juga diukur panjangnya dan harus mencapai 100 persen (seluruh balita diukur secara akurat),” ujar Hasto di Kantor BKKBN, Jakarta, Rabu.
Hasto menjelaskan, intervensi pengukuran dan penimbangan serentak dilaksanakan selama satu bulan penuh mulai 1-30 Juni 2024, di mana ada 17 juta balita yang telah diukur panjang dan berat badannya menggunakan antropometri.
“Di momen Harganas itu mereka memang kita gerakkan mulai tanggal 1-30 Juni, semua balita yang ada di wilayahnya diukur. Jadi Harganas bukan untuk hura-hura saja, melainkan ada aksi yang konkret untuk apa, sehingga balita yang enggak datang, didatangi ke rumah, sehingga dari situ kita bisa mengukur sekitar 17 juta balita, 90 persen sudah terukur saat Harganas,” paparnya.
Terkait angka stunting, ia menjelaskan bahwa pengukuran dan penimbangan serentak yang nantinya akan dimasukkan ke dalam Elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (EPPGBM) masih memerlukan proses verifikasi dan validasi.
Baca juga: BKKBN: Harganas harus bisa bawa efek pengganda bagi ekonomi lokal
“Kemarin di bawah Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sedang diverifikasi dan validasi, kita masih menunggu dari Kemenko PMK dan Kementerian Kesehatan, itu yang sekarang sedang dikerjakan,” ucapnya.
Ia menuturkan, berdasarkan hasil verifikasi dan validasi, angka stunting sementara di EPPGBM lebih rendah daripada Survei Kesehatan Indonesia (SKI), tetapi belum ada angka yang bisa dipublikasikan.
Hasto juga menyebutkan, Harganas menjadi momen untuk memberikan penghargaan pada daerah yang berprestasi dalam memaksimalkan pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana (bangga kencana) dan menjalankan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK).
“Pembangunan yang menyangkut masalah bangga kencana, contoh GDPK, kita nilai mana kabupaten/kota yang membangun berdasarkan kependudukan, yang terbaik itu juga kita nilai, kemudian bagaimana kegiatan yang menyangkut masalah keluarga, ada bina keluarga balita, remaja, lansia, mana yang paling berprestasi di situ,” tuturnya.
Selain itu, lanjut dia, BKKBN juga memberikan penghargaan bagi daerah yang memberikan layanan kontrasepsi secara berkelanjutan.
“Dalam bidang keluarga berencana atau pelayanan kontrasepsi, kita berikan apresiasi layanan sejuta akseptor, mana daerah yang mempunyai prestasi baik dalam melayani sejuta akseptor, itu juga kita berikan penghargaan di situ. Di samping itu, daerah-daerah yang juga MKJP yang tinggi di mana, itu kita berikan penghargaan,” katanya.
Baca juga: BKKBN: Indeks kebahagiaan Indonesia tinggi meski kemandirian rendah
Baca juga: BKKBN raih penghargaan pengelolaan BMN terbaik dari Kemenkeu
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024
