Kita untuk setahun ke depan mungkin masih piloting tadi mekanisme mana-mana yang bisa diperbaiki....
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam Kementerian PPN/Bappenas Vivi Yulaswati menyampaikan, pemerintah menargetkan implementasi Bantuan Langsung Petani (BLP) pada 2026.

BLP merupakan hasil dari transformasi kebijakan subsidi pupuk yang tengah digodok Pemerintah.

"Kita untuk setahun ke depan mungkin masih piloting tadi mekanisme mana-mana yang bisa diperbaiki. Jadi titik lemahnya kita sudah tahu, tapi mudah-mudahan 2026 kita bisa nasionalkan," kata Vivi saat menghadiri diskusi Bincang Kompas di Jakarta, Rabu.

Baca juga: Kapolda Sultra salurkan bantuan pupuk dan traktor ke petani

Vivi menjelaskan, transformasi kebijakan BLP menjadi salah satu transformasi yang dilakukan untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional.

Transformasi subsidi yang utama terdapat pada penyaluran subsidi yang menggunakan mekanisme bantuan langsung kepada para petani.

"Intinya kita ingin me-reform subsidi dari produsen ke orang, jadi kita menyebutnya Bantuan Langsung Petani. Ini arahan Bapak Presiden," ujarnya.

Terdapat beberapa poin perubahan dalam penyaluran subsidi pupuk.

Selain itu, ada beberapa perubahan lain. Pertama, apabila sebelumnya bantuan berupa subsidi barang, kebijakan yang baru menjadi transfer langsung (direct cash transfer).

Baca juga: Petani Manokwari dapat bantuan padi gogo 300 hektare dari Kementan

Kedua, jika dalam subsidi pupuk sebelumnya penerima bantuan berbasis kelompok, dalam kebijakan BLP akan diubah menjadi penerima berbasis individu per petani (by name by adress).

"Kita menggunakan sumber pendataan lainnya yang saat ini sudah dikembangkan, dilaksanakan BPS dan dikelola Bappenas yaitu Regsosek, jadi tidak hanya by name by adress tapi ktia juga me-ranking siapa yang lebih berhak mendapatkan subsidi," tutur Vivi.

Ketiga, kebutuhan subsidi pupuk akan disesuaikan dengan kondisi lahan dan kebutuhan tanaman (site specific).

Keempat, jika sebelumnya Pemerintah menekankan pada volume pupuk yang disubsidi, maka dalam kebijakan BLP menjadi penekanan pada hasil produksi, produktivitas petani dan keberlanjutan pertanian.

Baca juga: Pedagang Sampit terharu terima bantuan langsung dari Presiden Jokowi

Vivi berharap, dengan transformasi kebijakan subsidi, penyaluran bantuan pemerintah akan lebih efisien serta mampu meningkatkan produktivitas petani melalui fleksibilitas dalam pembelian pupuk.

Selain itu, BLP juga diharapkan dapat meningkatkan inklusi keuangan petani skala kecil melalui mekanisme penargetan yang lebih baik dan elektronifikasi pembayaran.

Implementasi piloting BLP rencananya akan dilaksanakan di Kabupaten Belitung Timur dan Belitung pada 2025.

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024