Skala implementasi akan diambil dalam melihat perkembangan di Ukraina."
Brussel (ANTARA News) - Uni Eropa pada Kamis mencapai kesepakatan untuk menjatuhkan sanksi terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan mematikan di Ukraina.

Uni Eropa (UE) juga memperingatkan bahwa pihaknya akan meningkatkan tekanan jika kondisi di Ukraina memburuk, lapor Reuters.

Di saat Ukraine sedang mengalami hari paling berdarah sejak masa-masa Soviet, para menteri luar negeri Uni Eropa yang menggelar sidang darurat di Brussel menyepakati tindakan-tindakan yang akan diterapkan terhadap Kiev, termasuk larangan memberikan visa, pembekuan aset serta penghentian ekspor peralatan antihuru-hara seperti meriam air, baju antipeluru dan helm.

Kendati UE tidak menyebut nama, para pejabat mengatakan mereka yang menjadi target sanksi bisa termasuk para menteri, namun tidak Presiden Viktor Yanukovich, setidaknya untuk saat ini.

Para pemimpin unjukrasa yang diketahui bertanggung jawab melancarkan kekerasan juga bisa dimasukkan dalam daftar orang-orang yang terkena sanksi.

Pada saat yang sama, UE yang beranggotakan 26 negara itu berupaya menengahi upaya pencapaian penyelesaian damai bagi konflik yang telah menewaskan lusinan orang, termasuk setidaknya 39 orang pada hari Kamis itu.

Para menteri luar negeri Jerman, Prancis dan Polandia tidak datang ke pertemuan di Brussel seperti yang direncanakan sebelumnya.

Mereka memutuskan untuk tetap tinggal di ibukota negara Ukraina, Kiev, guna terus melakukan kontak dengan pihak pemerintah dan oposisi.

Uni Eropa memutuskan "akan segera menerapkan sanksi" terhadap orang-orang yang bertanggung jawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia, kekerasan serta penggunaan kekuatan yang berlebihan di Ukraina, demikian dikatakan para menteri luar negeri dalam sebuah pernyataan.

"Skala implementasi akan diambil dalam melihat perkembangan di Ukraina," katanya.

Uni Eropa akan segera bekerja membuat daftar awal yang berisi nama-nama orang yang akan dikenai sanksi, namun hal itu akan menghabiskan waktu beberapa hari sebelum dapat diumumkan, kata para pejabat.

Para menteri mendesak agar kekerasan segera dihentikan, hak-hak asasi manusia dihormati secara penuh serta segera dilakukannya penyelidikan independen terhadap pelanggaran hak-hak asasi manusia.

Para pemerintahan Uni Eropa juga sepakat untuk "meninjau kembali surat izin ekspor" bagi peralatan militer jarak menengah.

Namun, UE tidak mengesahkan embargo senjata seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam rancangan keputusan yang dibaca Reuters.

UE dapat menambahkan lebih banyak nama ke daftar sanksinya jika pertumpahan darah terus berlangsung.

Menurut para diplomat, peringatan itu merupakan kebijakan yang diambil dengan tujuan untuk mendorong tercapainya penyelesaian politik.

Menteri Luar Negeri Inggris William Hague mengatakan keputusan tentang siapa saja yang akan dimasukkan ke dalam daftar penerima sanksi akan segera diambil.

Amerika Serikat pada hari Rabu menjatuhkan sanksi berupa larangan pemberian visa bagi 20 pejabat pemerintah tinggi Ukraina, yang diyakini bertanggung jawab atas terjadinya kekerasan terhadap para pengunjuk rasa.



Penerjemah: Tia Mutiasari

Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2014