Kurasi PBJ dibutuhkan untuk pastikan paket pekerjaan terlaksana

Jakarta (ANTARA) - Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) DKI Jakarta menyatakan bahwa kurasi terhadap penyedia barang dan jasa sangatlah dibutuhkan untuk memastikan paket pekerjaan yang diberikan terlaksana dengan baik.

"Tugas kami menyiapkan proses pemilihannya mulai dari persiapan sampai tanda tangan kontrak," kata Kepala BP2JK DKI Jakarta Decki Rahadian Firdiansyah di Jakarta, Rabu.

Menurut dia, BP2JK DKI berkomitmen untuk memberikan pelayanan bagi publik dengan baik terutama para penyedia barang dan jasa serta masyarakat yang menggunakan.

Ia menjelaskan bahwa untuk memastikan PBJ yang ikut dalam seleksi paket pekerjaan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) baik, maka harus melalui kurasi
dan BP2JK bertugas untuk hal tersebut.

"Kurasi yang kami lakukan ini agar mendapatkan penyedia jasa yang berkualitas dan memenuhi syarat serta mampu melaksanakan pekerjaan itu," tuturnya.

Decki mengatakan bahwa BP2JK DKI dalam akurasi kontraktor tidak memilih sesuka hati karena semua telah diberikan rambu-rambu untuk akurasi kontraktor yang layak dan kontraktor yang masih kurang.

"Mereka PBJ menyampaikan terlebih dahulu profil perusahaan dan kami lakukan skrining apakah memenuhi syarat atau tidak untuk mengajukan tender," katanya.

Semua proses tersebut, kata Decki, dilakukan transparan tanpa ada yang ditutupi karena para kontraktor bisa mengajukan tender melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).
"Karena semua proses tender atau seleksi di Kementerian PU menggunakan SPSE," ujarnya.

Di DKI Jakarta pada 2024 terdapat 21 paket pekerjaan yang mencakup semua tingkatan PBJ, baik untuk kontraktor sekala kecil maupun besar.

Menurut dia, 21 paket pekerjaan yang ada di Jakarta di antaranya pembangunan gedung, prasarana olahraga, proyek pengembangan pengolahan air limbah Jakarta (Jakarta Sewerage Development Project/JSDP) dan termasuk penanganan banjir dan rehabilitasi Sungai Ciliwung.

Decki mengatakan, terdapat pembatasan paket dari nilai pagu. Kalau di bawah Rp15 miliar dikhususkan untuk kontraktor kecil, kemudian di atas itu Rp15-50 miliar itu untuk menengah dan Rp50-100 miliar untuk kontraktor besar.

"Tapi semua bukan BUMN, karena BUMN harus Rp100 miliar ke atas. Di DKI ada 21 paket pekerjaan 5 untuk kontraktor kecil, 4 paket kontraktor menengah dan 12 paket untuk kontraktor besar," katanya.