BPSDM Kemendagri tingkatkan pengelolaan tata naskah dinas

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri menggelar Pendidikan dan Pelatihan Tata Naskah Dinas dan Diklat Manajemen Kepegawaian.

Kepala BPSDM Kemendagri Sugeng Hariyono mengatakan bahwa tata naskah dinas sering kali dianggap sepele, padahal esensinya sangat krusial.

"Saya ingin menekankan pentingnya memahami dan mengimplementasikan tata naskah dinas dengan baik," kata Sugeng dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Menurutnya, dokumen ini menentukan kelancaran komunikasi kedinasan, termasuk memengaruhi keputusan di tingkat nasional maupun internasional.

Dia mencontohkan kasus sengketa antara Indonesia dan Malaysia di Mahkamah Internasional. Indonesia dan Malaysia sama-sama mengajukan dokumen ke International Court of Justice (ICJ), tetapi keduanya ditolak karena kualitas dokumennya tidak memadai.

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya validitas dan legalitas tata naskah dinas.

"Tata naskah dinas tidak hanya berfungsi sebagai dokumen kedinasan, tetapi juga bisa menjadi bukti legal yang kuat dalam persidangan. Bayangkan sebuah surat dinas yang disusun dengan baik bisa menjadi alibi yang menyelamatkan dalam suatu kasus hukum," katanya.

Sugeng menggarisbawahi pentingnya penyimpanan dokumen-dokumen kedinasan dengan baik. Negara-negara maju telah lebih dulu memulai hal tersebut. Mereka menyimpan dokumen-dokumen penting dengan sangat rapi dan aman, bahkan dalam format digital melalui penyimpanan awan (cloud storage).

"Kita juga harus mulai peduli dan menyimpan dokumen kita dengan baik," tambahnya.

Oleh karena itu, guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya tata naskah dinas, BPSDM Kemendagri mengadakan program diklat khusus.

"Tujuannya untuk membuat dan mengelola dokumen kedinasan dengan lebih baik, termasuk aspek pengendalian dan pengamanannya," jelas Sugeng.

Di sisi lain, Sugeng juga menyinggung pentingnya manajemen kepegawaian yang efektif. Manajemen kepegawaian yang baik dimulai dari perencanaan pengadaan yang tepat.

Organisasi harus memastikan pegawai yang direkrut memiliki kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

Manajemen kepegawaian yang buruk, kata dia, dapat menghambat pembangunan dan kesejahteraan daerah. Pasalnya, ketika kekurangan pegawai dengan kompetensi yang tepat, pemerintah daerah tidak dapat mengoptimalkan potensi sumber daya alam yang mereka miliki.

“Kita tidak bisa lagi bekerja dengan pola pikir lama. Semua harus dimulai dari dokumen dan pegawai yang kompeten,” imbuhnya.

Sugeng mengajak semua peserta untuk lebih peduli dan memahami pentingnya tata naskah dinas serta manajemen kepegawaian yang baik.

Diklat yang dilaksanakan ini diikuti oleh pemda dari berbagai provinsi dan kabupaten/kota, di antaranya Provinsi Jawa Barat, Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Dompu.