"Saya dengar masih banyak bilang 'apa hubungannya tentara dengan kementerian ini?'. Ya kami juga punya dasar pendidikan lain ya," kata Maruli saat ditemui di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta Pusat, Selasa.
Hal tersebut dikatakan Maruli saat menjawab pertanyaan tentang polemik RUU TNI yang mengatur pejabat anggota TNI bisa menempati jabatan-jabatan strategis di instansi lain.
Baca juga: Menko Hadi pastikan dwi fungsi TNI tidak akan seperti era orde baru
Menurut Maruli, para pejabat TNI bukan hanya memiliki latar belakang pada bidang pertempuran dan pertahanan saja. Banyak dari pejabat TNI memiliki latar belakang pendidikan di luar pertahanan yang mungkin relevan untuk mengisi posisi jabatan publik.
"Seperti saya punya background S2 saya di Amerika soal community economic development, saya sudah lakukan di dunia militer ya kan? Sudah membuat konsep bagaimana membuka lahan, bagaimana sistem pengairan di daerah-daerah," kata Maruli.
Selain itu, Maruli menilai TNI memiliki kelebihan lain yakni mengetahui segala medan dan kondisi geografis dari Sabang sampai Merauke.
Hal ini yang membuat beberapa pejabat TNI berpeluang ditempatkan di instansi yang berkaitan dengan pengelolaan wilayah, transportasi dan perbatasan.
Namun demikian, Maruli memastikan keleluasaan yang diberikan kepada TNI tidak akan mengembalikan Indonesia ke era Orde Baru seperti yang ditakutkan masyarakat umum.
"Sejarah adalah tempat pembelajaran, tetapi mari kita berfikir saat ini ke depan, baru kita belajar sejarah," kata Maruli.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) RI Hadi Tjahjanto juga mengatakan hal yang senada dengan Maruli.
Menurut Hadi, dwi fungsi TNI pada masa lalu membuka ruang bagi tentara untuk tidak hanya masuk ke bidang pertahanan, melainkan juga bidang politik.
Oleh karena itu. menurut dia, pada masa lalu terdapat fraksi ABRI yang duduk di bangku DPR untuk membuat beragama keputusan politik.
Kini, kata dia, dwifungsi TNI hanya diperuntukkan untuk menempatkan anggota TNI ke pos-pos kementerian atau lembaga guna mendukung kinerja pemerintah.
"Tugas TNI di kementerian lembaga itu adalah bukan untuk kepentingan politik praktis, tapi adalah untuk menjawab kebutuhan dari kementerian lembaga dan sesuai dengan kebijakan presiden," kata Hadi saat jumpa pers di hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, (11/7).
Baca juga: Menko Polhukam libatkan elemen masyarakat bahas RUU TNI Polri
Baca juga: Panglima mutasi beberapa jabatan strategis, termasuk di lingkungan BIN
Pewarta: Walda Marison
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024
