Asphuri kembangkan One Travel One Pondok Pesantren untuk wisata halal

Asphuri adalah organisasi yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan pesantren

Jakarta (ANTARA) - Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji dan Umrah Azhari Indonesia (Asphuri) mengembangkan konsep One Travel One Pondok Pesantren yang mendorong kemajuan wisata halal Indonesia.

“Asphuri adalah organisasi yang memiliki komitmen terhadap kemajuan pendidikan pesantren. Maka, kami mengusung konsep One Travel One Pondok Pesantren,” kata Ketua Aliansi Silaturahmi Penyelenggara Haji dan Umrah Azhari Indonesia (Asphuri) Faisal Ibrahim dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Faisal menjelaskan, program One Travel One Pesantren merupakan amal jama’i yang mendorong setiap alumni Al Azhar yang berkecimpung dalam dunia travel agar bisa memiliki pondok pesantren sebagai misi keagamaannya.

“Hampir sebagian besar anggota Asphuri sudah memiliki pondok pesantren di daerahnya masing-masing,” kata Faisal Ibrahim yang juga menjabat sebagai Direktur PT Saudi Patria Wisata.

Faisal mengatakan Asphuri menggelar Musyawarah Nasional II yang diselenggarakan di Hong Kong dan China, Kota Shenzhen, dengan tema, “Membangun Soliditas Asphuri yang Kolaboratif di Era VUCA (volatality, uncertainty, complexity dan ambiguity) dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah”.

Selain melaksanakan munas kedua, Asphuri juga melakukan kunjungan kerja ke beberapa kota di negara Tirai Bambu dalam rangka menjajaki peluang kerja sama di bidang wisata halal.

Munas yang diikuti 37 anggota Asphuri merekomendasikan tiga hal. Pertama, mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan penetapan kuota resmi dan pemanfaatan kuota tambahan dengan prinsip proporsional dan berkeadilan.

Kedua, mendukung kebijakan pemerintah untuk menghentikan penyelenggaraan Ibadah Haji Ilegal dengan memberikan sanksi berat terhadap penyelenggaranya.

Ketiga, mengajukan pembatalan pemberlakuan vaksin meningitis bagi jamaah umrah.

Rekomendasi tersebut sebagai wujud partisipasi publik, sekaligus dukungan kepada pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Selain memilih ketua umum, munas meninjau kembali anggaran dasar, membahas kode etik dan anggaran rumah tangga, serta menyusun rencana program sebagai arah kerja tiga tahun ke depan kepengurusan.