Bank Indonesia juga memiliki tanggung jawab menjaga stabilitas ekonomi dan nilai rupiah, salah satu kebijakan moneter yang ditempuh BI yakni mengendalikan inflasi.
Sinergi yang kuat antara Pemerintah dan Bank Indonesia, menurut Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Papua Faturachman, dapat mempermudah dalam menerapkan kebijakan dan program stabilisasi harga, terutama kebutuhan pokok.
Sinergi tersebut memang membuahkan hasil, terbukti hingga kini Provinsi Papua tetap berada pada lima besar inflasi terendah se-Indonesia. Oleh karena itu, Bank Indonesia berkomitmen melanjutkan kerja sama melakukan berbagai upaya agar stabilitas harga barang dan jasa di Provinsi Tanah Papua relatif sama.
Berdasarkan laporan perkembangan inflasi daerah hingga Juni 2024, Pemerintah bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID bersama Gerakan Pangan Murah (GPM), telah menggelar operasi pasar (OP) dan warung pangan sebanyak 68 kali di wilayah Papua, di antaranya 44 kali dilakukan oleh Provinsi Papua, delapan kali di Papua Selatan, 14 kali di Papua Tengah, dan dua di Papua Pegunungan.
Dalam penyelenggaraannya, Kpw BI juga selalu memberikan dukungan aktif melalui penyediaan sarana dan prasarana kegiatan GPM dan OP di wilayah Tanah Papua.
Kepala Tim Perumusan Kebijakan Ekonomi dan Keuangan Daerah atau Kekda Bank Indonesia Provinsi Papua, Agni Alam Awirya, mengatakan sebagai salah satu instrumen pengendalian harga, salah satunya memang GPM, karena kegiatan tersebut menghadirkan komoditas-komoditas pokok dengan harga terjangkau.
Melalui operasi pasar tersebut, masyarakat bisa memanfaatkan GPM ini untuk membeli barang dengan harga stabil dan terjangkau.
Sasaran utama bahwa harga di pasar mengikuti yang ada GPM sehingga secara umum harga komoditas pokok bisa kembali stabil bila sebelumnya sempat terjadi kenaikan.
Seluruh program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) 2024 dirumuskan dengan mengacu pada strategi pada peta jalan pengendalian inflasi TPIP-TPID, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, ielancaran distribusi, dan komunikasi efektif (4K).
Sejauh ini perkembangan inflasi khususnya di Provinsi Papua sangat terkendali, yakni sebesar 1,47 persen. Berdasarkan data inflasi tahunan, pada Juni 2024 menempati urutan ketiga terendah se Indonesia.
Jika kondisi perekonomian di Tanah Papua terus stabil maka sasaran inflasi nasional 2,5 plus minus satu persen dapat tercapai pada akhir tahun.
“Dengan inflasi selalu terjaga maka akan mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi dengan kualitas (pertumbuhan) yang baik sehingga perekonomian (Papua) semakin kuat, yang didukung oleh sumber pertumbuhan ekonomi baru,” kata Agni Alam Awirya.
Selain itu, dengan kondisi inflasi stabil rendah maka daya beli masyarakat tetap terjaga sehingga mampu menggerakkan roda perekonomian lebih kencang di daerah.
Kiat menjaga inflasi
Pemprov Papua menekankan bahwa untuk menjaga inflasi stabil rendah secara berkelanjutan, ada beberapa cara yang dilakukan oleh Pemprov Papua
Pertama, aktif melakukan monitoring untuk memastikan kabupaten/kota melakukan pelaporan indeks perkembangan harga (IPH) secara rutin.
Kedua, melakukan operasi pasar tradisional dan modern untuk mengendalikan harga. Selain itu, juga memastikan ketersediaan pasokan bahan pokok. Ketiga, mengalokasikan anggaran belanja tidak terduga (BTT) untuk pengendalian Inflasi di daerah tahun 2024 sebanyak Rp11 miliar.
Keempat, secara simultan melakukan penguatan koordinasi dan sinergi berbagai tingkatan pemerintahan (multi-level government) bersama para pemangku kepentingan lainnya.
Kelima, menjaga pasokan dan stabilitas harga bahan pokok melalui koordinasi dan rapat rutin TPID bersama para pihak terkait.
Keenam, TPID Provinsi Papua telah mengidentifikasi beberapa daerah (surplus/defisit) yang berlokasi di sekitar Kota Jayapura yang mampu membantu meningkatkan pasokan pangan strategis, antara lain, Biak dengan perikanan, Kepulauan Yapen berupa cabai merah, Keerom yakni jagung untuk pakan ternak, dan Sarmi dengan hortikultura.
Ketujuh, gerakan tanam dan replikasi pangan untuk ketahanan pangan strategis. Kedelapan fasilitasi kelompok binaan Tim Penggerak (TP) Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) tanaman cabai di Kabupaten Keerom. Kesepuluh, melakukan kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM), dan terakhir memfasilitasi kerja sama antardaerah (KAD) dalam pengendalian inflasi.
“Adanya upaya-upaya tersebut kami yakni inflasi terus terjaga jika tidak maka akan berdampak pada perekonomian setempat,” kata Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun.
Oleh karena itu pihaknya bakal terus menjalin koordinasi, komunikasi, serta melakukan pemantauan langsung harga komoditas pokok di lapangan, agar inflasi Provinsi Papua terus terjaga.
Inovasi tekan inflasi
Penjabat Gubernur Papua Tengah Ribka Haluk mengakui kondisi geografis di wilayah kerja memang dapat memicu inflasi.
Untuk itu dibutuhkan inovasi agar harga di Provinsi Papua Tengah tetap dapat terkendali.
Komoditas pangan seperti cabai, tomat, dan bawang merupakan penyumbang naiknya angka inflasi di Provinsi Papua Tengah
Untuk itu diperlukan inovasi sehingga kini para penjual di pasar tradisional menjual cabai, tomat, dan beberapa komoditas pertanian lainnya dalam keadaan beku.
“Dari hasil pengamatan kami di pasar, kini stok komoditas pangan seperti cabai, tomat, dan bawang saat ini mulai terjaga sehingga tidak ada lonjakan harga" katanya.
Inovasi (pembekuan hasil pertanian) tersebut dapat mencegah terjadinya kerusakan hasil pertanian sehingga tidak ada kelangkaan komoditas yang memicu kenaikan harga.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, inflasi year on year (yoy) di Papua Tengah tercatat mencapai 4,39 persen pada Juni 2024. Bahkan, inflasi di Nabire pada Juni tercatat hingga 6,21 persen (yoy), jauh di atas angka inflasi nasional sebesar 2,51 persen (yoy).
Meski demikian, ia optimistis inflasi pada masa mendatang bisa ditekan lebih rendah lagi bila inovasi pembekuan komoditas pertanian itu diperluaskan ke berbagai daerah.
Editor: Achmad Zaenal M
Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024
