Berikut narasi dalam unggahan tersebut:
“Politik terkini - MENAG TERSERET KORUPSI GRATIFIKASI HAJI ?@garispolitik1320
Mengejutkan angket haji kelar..?! MENAG TERSERET GRATIFIKASI”
Namun, benarkah Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli?
Berdasarkan penelusuran, narator dalam video tersebut membacakan narasi dari laman ANTARA yang berjudul “KPK siap dampingi Pansus Angket Pengawasan Haji DPR”.
Dalam unggahan tersebut, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyambut positif pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR RI dan siap memberikan pendampingan apabila ada permintaan dari pihak Pansus.
Sebelumnya, anggota Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji DPR Luluk Nur Hamidah menyampaikan pihaknya menemukan indikasi korupsi dalam penyelenggaraan haji terkait dengan pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
Terkait hal tersebut, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief meminta Panitia Khusus (Pansus) Haji untuk membuktikan tuduhan korupsi yang dialamatkan ke Kemenag soal pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus.
"Dibuktikan saja," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.
Kementerian Agama menyatakan alasan pengalihan tambahan 10 ribu kuota haji ke haji khusus, salah satunya atas hasil perhitungan simulasi kepadatan yang dilakukan Kemenag dan Kementerian Haji Arab Saudi.
"Dengan tambahan yang ada kemudian kita diskusikan yang paling memungkinkan. Karena itu sudah kita hitung juga kalau kita tambah full berapa kira-kira kepadatan (di Mina) akan bertambah," ujar Hilman Latief, dilansir dari ANTARA.
Hilman tak bisa membayangkan bagaimana kepadatan yang terjadi apabila 20 ribu orang bergabung dengan jamaah reguler normal di tenda maktab yang terbatas. Terlebih, tenda Mina yang hanya diisi jamaah reguler normal saja sudah berjubel.
Akhirnya Indonesia mengusulkan untuk memasukkan kuota haji tambahan ke zona 2 yang relatif masih kosong. Namun jalur itu, kata Hilman, biasanya dipakai oleh jamaah haji khusus.
Kemudian pada Januari 2024, Hilman mengungkapkan Kementerian Haji memberikan rekomendasi yang dalam naskahnya memberikan tambahan kuota 20 ribu dengan pembagian rata antara reguler dan khusus dan menjadi panduan Kemenag.
Dengan demikian, dalam video tersebut tidak ada yang menarasikan Menteri Agama terseret kasus korupsi gratifikasi haji. Hingga saat ini, pansus haji masih menyelidiki hal tersebut dengan memanggil pihak terkait.
Klaim: Menteri Agama resmi terseret kasus korupsi gratifikasi haji pada 14 Juli
Keyword: Misinformasi
Cek fakta: Hoaks! Menag Yaqut pindahkan shalat Jumat pada Sabtu
Cek fakta: Hoaks! Pemerintah larang penggunaan Bahasa Arab
Baca juga: Kemenag: Narasi Menag minta dana haji untuk IKN hoaks dan fitnah
Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024
