Menaker dukung digitalisasi penempatan pekerja dukung pelindungan PMI

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mendukung adanya digitalisasi dalam tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia (PMI), salah satunya untuk meningkatkan aspek pelindungan para pekerja.

"Saat ini kita telah memasuki era digitalisasi, dan tata kelola penempatan pekerja migran Indonesia harus dilakukan melalui sistem yang terintegrasi antara sistem yang dimiliki negara tujuan dengan sistem yang dimiliki Indonesia," kata Menaker Ida Fauziyah berdasarkan keterangan resmi yang diterima di Jakarta pada Selasa.

Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Atase Ketenagakerjaan di Seoul, Korea Selatan, pada hari ini, Menaker Ida mengatakan digitalisasi sangat penting untuk memastikan migrasi ketenagakerjaan dilakukan secara aman, terarah, dan teratur sebagaimana mandat dari Global Compact Migration.

Menurut Ida, dengan sistem digital yang terintegrasi, pengawasan terhadap tenaga kerja Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja di beragam negara penempatan.

"Melalui sistem ini, kita dapat memantau keberadaan dan kondisi pekerja migran dengan lebih baik, memastikan mereka mendapatkan perlindungan yang layak," jelasnya.

Dalam rakor yang dihadiri Atase Ketenagakerjaan, Staf Teknis Ketenagakerjaan, dan Kepala Bidang Tenaga Kerja tersebut, Ida juga menyampaikan agar dapat menjalankan tugas dan fungsi dengan baik.

Selain itu, perlu juga mempelajari dan memahami berbagai aturan terkait penempatan dan pelindungan pekerja migran, termasuk regulasi ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan.

Hal itu diperlukan sebagai perpanjangan tangan dari Menteri Ketenagakerjaan, jelasnya, agar menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara yang memberikan pelayanan dan pelindungan bagi PMI.

Dalam keterangan yang sama, Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan PKK) Kemnaker Haryanto menjelaskan rapat tersebut mencakup Focus Group Discussion (FGD), penyampaian materi dan diskusi panel, sesi berbagi pengalaman, dan coaching clinic terkait aspek-aspek teknis ketenagakerjaan, politik luar negeri, serta manajemen.

"Melalui rapat koordinasi ini diharapkan peserta dapat lebih memahami dan mampu mengimplementasikan peran mereka dengan baik, agar pelindungan pekerja migran kita semakin kuat dan hubungan kerja sama di bidang ketenagakerjaan dengan negara penempatan semakin kokoh," ujarnya.

Baca juga: Menaker: BLK Batam upaya wujudkan SDM berkualitas sesuai pasar kerja

Baca juga: Menaker incar peluang transfer kompetensi SDM dari Shanghai