Pemerintah Provinsi Jawa Barat menargetkan sekitar 600 ribu perempuan di Jabar sampai 2025 memiliki daya saing ekonomi sehingga bisa memberi kontribusi bagi pembangunan daerah.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap Pelatihan Vokasional Sekolah Perempuan Jawa Barat dan Kick Off West Java Women Empowerment (WJWE) Caang yang dibuka di Gedung Sate Bandung, Selasa, dapat jadi momentum mewujudkan mimpi besar tersebut.
"Target kami di Desember 2025 ada 600 ribu perempuan yang dilatih, diberi akses permodalan, akses marketing, kemudian dimonitor oleh camat. Harapannya, 600 ribu perempuan dilahirkan di berbagai bidang, terutama skala mikro dan super mikro," ujar Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Herman menegaskan, keberhasilan pelatihan vokasi bersama pemerintah Korsel tersebut harus disertai dengan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) sampai tingkat kabupaten/kota, bersama masyarakat, akademisi, media massa, serta pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA).
Sehingga nantinya dari sekarang tiap kabupaten/kota mengirimkan lima trainers yang akan melatih dua trainers dari masing-masing kecamatan, kemudian berlanjut trainers dari kecamatan melatih 10 orang di tiap desa/kelurahan, hingga akhirnya terwujud target 600 ribu perempuan dari seluruh wilayah sampai tingkat desa/kelurahan di Jabar berdaya saing ekonomi tercapai.
Dia meyakini bila mimpi besar itu terwujud maka masalah kesejahteraan di Jawa Barat dapat diselesaikan dan nantinya berimplikasi dengan perbaikan indikator makro pembangunan Jabar.
"Perempuan salah satu penopang keluarga. Concern meningkatkan pendapatan keluarga, tentu dengan harapan berdampak pada penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pasti berdampak juga pada stunting karena pada saat pendapatannya baik maka probability keluarga untuk membeli makanan bergizi meningkat," ucapnya.
Guna mengawal program vokasional ini, Pemprov Jabar menugaskan empat kepala OPD untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II, yakni DP3AKB Jabar untuk peningkatan kapasitas, Biro BIA untuk pembiayaan, Biro PWJ untuk akses marketing dan Biro Pemotda Jabar yang menjembatani dengan kecamatan.
"Saya kira kita punya waktu sampai dengan akhir RPJD, Desember 2025. RPJPD 2005-2025, kita punya waktu 1,5 tahun untuk melakukan akselerasi penguatan ekonomi perempuan yang mudah-mudahan kalau ekonomi perempuan meningkat, maka pada akhirnya ekonomi desa, kecamatan, kabupaten, agregatnya ekonomi Jawa Barat mudah-mudahan ditandai dengan perbaikan berbagai indikator makro pembangunan Jabar," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi semangat Pemprov Jabar dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, terlebih hal ini sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengurai masalah sosial di masyarakat, yang diawali dengan aspek ekonomi.
"Karenanya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan daya saing perempuan, tidak hanya aspek ekonomi tapi juga, paham dengan dirinya, apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya," kata Rini.
Targetnya, melalui program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sejak 2020 dan akan berakhir tahun ini diharapkan mampu mewujudkan bangsa maju dan berdaya saing sehingga terwujud Indonesia Emas 2045.
"Kami sangat bersyukur, mungkin ini bisa menjadi model yang memang kita bisa kembangkan, banggakan, kerja samakan dengan berbagai negara untuk daerah lainnya. Kami ikut terus memantau memantau, mendorong karena implementasi ada di tingkat grassroot. Bagaimana kita menciptakan Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Sementara Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti menambahkan, dengan adanya peningkatan pemberdayaan perempuan diyakini tidak hanya akan mengurai masalah ekonomi, tapi juga dinamika sosial lain di masyarakat.
"Penyebab kekerasan perempuan dan anak, ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Bagaimana kalau perempuan tidak berdaya secara ekonomi, dia pasrah cenderung nerimo. Kalau berdaya secara ekonomi, dia akan punya awareness tentang kesetaraan gender, keadilan gender dan lain-lain. Kita harapkan dengan naiknya pendapatan perempuan, kesejahteraan keluarga meningkat dan kita semua bisa sejahtera," tutur Siska.
Baca juga: Akademisi ANU soroti optimalisasi peran perempuan di wilayah kepulauan
Baca juga: Kemkominfo jangkau perempuan dalam upaya literasi digital
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman berharap Pelatihan Vokasional Sekolah Perempuan Jawa Barat dan Kick Off West Java Women Empowerment (WJWE) Caang yang dibuka di Gedung Sate Bandung, Selasa, dapat jadi momentum mewujudkan mimpi besar tersebut.
"Target kami di Desember 2025 ada 600 ribu perempuan yang dilatih, diberi akses permodalan, akses marketing, kemudian dimonitor oleh camat. Harapannya, 600 ribu perempuan dilahirkan di berbagai bidang, terutama skala mikro dan super mikro," ujar Herman di Gedung Sate Bandung, Selasa.
Herman menegaskan, keberhasilan pelatihan vokasi bersama pemerintah Korsel tersebut harus disertai dengan kolaborasi antara organisasi perangkat daerah (OPD) sampai tingkat kabupaten/kota, bersama masyarakat, akademisi, media massa, serta pemerintah pusat melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (PPPA).
Sehingga nantinya dari sekarang tiap kabupaten/kota mengirimkan lima trainers yang akan melatih dua trainers dari masing-masing kecamatan, kemudian berlanjut trainers dari kecamatan melatih 10 orang di tiap desa/kelurahan, hingga akhirnya terwujud target 600 ribu perempuan dari seluruh wilayah sampai tingkat desa/kelurahan di Jabar berdaya saing ekonomi tercapai.
Dia meyakini bila mimpi besar itu terwujud maka masalah kesejahteraan di Jawa Barat dapat diselesaikan dan nantinya berimplikasi dengan perbaikan indikator makro pembangunan Jabar.
"Perempuan salah satu penopang keluarga. Concern meningkatkan pendapatan keluarga, tentu dengan harapan berdampak pada penurunan kemiskinan, penurunan pengangguran dan pasti berdampak juga pada stunting karena pada saat pendapatannya baik maka probability keluarga untuk membeli makanan bergizi meningkat," ucapnya.
Guna mengawal program vokasional ini, Pemprov Jabar menugaskan empat kepala OPD untuk mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional II, yakni DP3AKB Jabar untuk peningkatan kapasitas, Biro BIA untuk pembiayaan, Biro PWJ untuk akses marketing dan Biro Pemotda Jabar yang menjembatani dengan kecamatan.
"Saya kira kita punya waktu sampai dengan akhir RPJD, Desember 2025. RPJPD 2005-2025, kita punya waktu 1,5 tahun untuk melakukan akselerasi penguatan ekonomi perempuan yang mudah-mudahan kalau ekonomi perempuan meningkat, maka pada akhirnya ekonomi desa, kecamatan, kabupaten, agregatnya ekonomi Jawa Barat mudah-mudahan ditandai dengan perbaikan berbagai indikator makro pembangunan Jabar," ujarnya.
Di lokasi yang sama, Plt Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian PPPA Rini Handayani mengungkapkan bahwa pihaknya mengapresiasi semangat Pemprov Jabar dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, terlebih hal ini sesuai dengan mandat dari Presiden Joko Widodo untuk mengurai masalah sosial di masyarakat, yang diawali dengan aspek ekonomi.
"Karenanya pemberdayaan ekonomi untuk meningkatkan daya saing perempuan, tidak hanya aspek ekonomi tapi juga, paham dengan dirinya, apa yang mau dicapai dan bagaimana cara mencapainya," kata Rini.
Targetnya, melalui program pemberdayaan yang telah dilaksanakan sejak 2020 dan akan berakhir tahun ini diharapkan mampu mewujudkan bangsa maju dan berdaya saing sehingga terwujud Indonesia Emas 2045.
"Kami sangat bersyukur, mungkin ini bisa menjadi model yang memang kita bisa kembangkan, banggakan, kerja samakan dengan berbagai negara untuk daerah lainnya. Kami ikut terus memantau memantau, mendorong karena implementasi ada di tingkat grassroot. Bagaimana kita menciptakan Indonesia Emas 2045," ucapnya.
Sementara Kepala DP3AKB Jabar Siska Gerfianti menambahkan, dengan adanya peningkatan pemberdayaan perempuan diyakini tidak hanya akan mengurai masalah ekonomi, tapi juga dinamika sosial lain di masyarakat.
"Penyebab kekerasan perempuan dan anak, ujung-ujungnya adalah masalah ekonomi. Bagaimana kalau perempuan tidak berdaya secara ekonomi, dia pasrah cenderung nerimo. Kalau berdaya secara ekonomi, dia akan punya awareness tentang kesetaraan gender, keadilan gender dan lain-lain. Kita harapkan dengan naiknya pendapatan perempuan, kesejahteraan keluarga meningkat dan kita semua bisa sejahtera," tutur Siska.
Baca juga: Akademisi ANU soroti optimalisasi peran perempuan di wilayah kepulauan
Baca juga: Kemkominfo jangkau perempuan dalam upaya literasi digital
Pewarta: Ricky Prayoga
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
