Tapi jangan bicara dulu keluar, benahi dulu kondisi di dalamnya baru kita bisa keluar
Jakarta (ANTARA) - Anggota DPD RI Yorrys Raweyai mengajak kepada para senator yang baru terpilih untuk periode mendatang agar membuka wawasan terhadap kondisi lembaga DPD RI tersebut, khususnya setelah adanya Sidang Paripurna yang diwarnai situasi yang memanas.
Dia mengklaim bahwa DPD telah mengalami degradasi kepemimpinan yang cukup panjang. Menurutnya calon anggota DPD yang akan menjabat pada periode mendatang perlu mengantarkan lembaga senator itu fokus menjadi mitra kerja pemerintah sebagai representasi daerah.
"Kami adalah representasi daerah yang senantiasa mengawal pemerintah untuk proses pembangunan bangsa," kata Yorrys saat konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Senator dari daerah pemilihan (Papua) itu mengatakan bahwa kondisi politik di DPD saat ini memiliki dua kelompok, yakni kelompok pro perubahan dan kelompok pro status quo. Dia yang saat ini berada di kelompok pro perubahan menginginkan adanya perubahan kepemimpinan untuk menjadi lebih baik.
Baca juga: Sidang paripurna DPD diwarnai debat soal keberatan penggunaan kertas
Baca juga: Anggota DPD minta pimpinan ikuti aturan jika ingin mencalonkan kembali
Baca juga: Paripurna DPD hujan interupsi hingga memanas saat pembacaan draf tatib
Bahkan sekitar belasan anggota DPD RI berdiri dari kursi-nya dan maju ke meja pimpinan sidang, bahkan ada salah satu anggota DPD yang hendak merebut palu sidang. Dia menilai bahwa draf tata tertib itu diprotes karena dianggap sebagai upaya mempertahankan kekuasaan para pimpinan DPD RI untuk periode mendatang.
"Dengan beragam cara mereka menggagas, tapi begitu menyampaikan kepada forum, resistensi berkembang," ucap dia.
Sementara itu, Anggota DPD RI Hasan Basri pun meminta kepada anggota DPD yang baru terpilih untuk periode mendatang agar memahami mekanisme tata tertib dan aturan sesuai dengan undang-undang.
Selain itu, menurutnya DPD RI periode mendatang juga perlu memperkuat fungsinya sebagai lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan. Karena dia menilai bahwa kewenangan DPD saat ini masih terbatas.
"Tapi jangan bicara dulu keluar, benahi dulu kondisi di dalamnya baru kita bisa keluar," ujar Hasan.
Pewarta: Bagus Ahmad Rizaldi
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024