Airlangga: RI-AS bahas kerja sama bioteknologi pertanian

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan, Indonesia dan Amerika Serikat (AS) membuka peluang baru untuk kerja sama di bidang bioteknologi pertanian.

Hal itu menjadi pembahasan utama dalam pertemuan Airlangga dengan Under Secretary for Economic Growth US Department of States Jose Fernandez pada Senin (15/7) di Kantor Kemenko Perekonomian.

“Dalam kesempatan tersebut, Under Secretary Fernandez menyampaikan keinginan untuk kerja sama dalam bidang bioteknologi pertanian,” kata Airlangga dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Selasa.

Airlangga menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia terbuka untuk kerja sama bioteknologi dengan AS seperti pada komoditas padi, jagung, dan tebu.

Kerja sama tersebut salah satunya juga telah dilakukan melalui riset pada bidang bioteknologi antara universitas di Indonesia seperti Institut Pertanian Bogor (IPB) dengan universitas di AS.

“Pemerintah telah bekerja sama dengan sejumlah universitas untuk mengembangkan laboratorium pada beberapa komoditas seperti beras, jagung, dan tebu serta penggunaan bio-etanol untuk bahan bakar ramah lingkungan,” ujarnya.

Selain itu, pertemuan dua perwakilan tersebut juga membahas terkait optimalisasi pemanfaatan energi non-fosil sebagai pembangkit listrik.

Airlangga menyinggung pemanfaatan teknologi Small Modular Reactor (SMR) sebagai pembangkit tenaga listrik.

Menurutnya, mempertimbangkan Indonesia sebagai negara kepulauan yang besar maka diperlukan kapasitas energi listrik yang sesuai dengan kondisi geografis Indonesia.

Oleh karena itu, SMR dapat mengakomodir reaktor nuklir untuk kebutuhan tersebut.

Selanjutnya, Under Secretary Fernandez menyebutkan bahwa pihaknya akan siap untuk mendukung penggunaan SMR dan mendorong pihak swasta agar dapat membantu pengembangan dan kajian kelayakan untuk pembangunan reaktor tersebut di Indonesia.

Terdapat beberapa pelaku usaha pengelola reaktor nuklir untuk tenaga listrik yang menyatakan minat kerja sama di Indonesia.

Sebelumnya, Pemerintah Indonesia telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2024 tentang Tim Nasional Persiapan dan Percepatan Keanggotaan Indonesia dalam Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD) atau Tim Nasional OECD.

“Proses aksesi Indonesia diharapkan mampu mendukung reformasi struktural yang berkelanjutan di Indonesia, serta mendukung penyempurnaan kebijakan dan regulasi sesuai referensi yang unggul,” tutur Airlangga.

Proses akses ini mendapatkan dukungan penuh dari Under Secretary Fernandez.

Lebih lanjut, terkait pengembangan semikonduktor, Pemerintah Indonesia membentuk Satuan Tugas Pengembangan Ekosistem Semikonduktor melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024.

Satuan tugas tersebut bekerja sama dengan OECD dan Departemen Luar Negeri AS untuk melakukan kajian atas ekosistem semikonduktor Indonesia.

Dengan bergabungnya Indonesia dengan OECD, diharapkan juga akan membantu terkait pengembangan ekosistem semikonduktor tersebut.

"Indonesia diharapkan dapat berkontribusi dalam memperkuat rantai pasokan global semikonduktor melalui mekanisme International Technology Security and Innovation (ITSI) Fund. Selain itu, Pemerintah juga menjalin kerja sama pengembangan SDM semikonduktor dengan Universitas Arizona," jelasnya.

Jelang akhir pertemuan, Indonesia mengapresiasi kepemimpinan AS dalam kerja sama Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity (IPEF).

Sebagaimana diketahui, Indonesia berkomitmen untuk negosiasi seluruh pilar dalam IPEF, mendorong fleksibilitas dalam penyelesaian kesepakatan, serta menandatangani kesepakatan Pilar II, III, IV dan Overarching Agreement.

Indonesia sedang dalam proses ratifikasi untuk berbagai kesepakatan tersebut. Terdapat beberapa Cooperative Work Program IPEF yang diinisiasi untuk peluang investasi dan kemitraan jangka panjang guna memanfaatkan potensi energi terbarukan di Indonesia.