Bentrokan terjadi setelah ribuan mahasiswa berkumpul di kampus Universitas Dhaka untuk memprotes pernyataan Perdana Menteri Sheikh Hasina terhadap mereka.
Hasina pada Minggu (14/7) menyebut para mahasiswa yang melakukan protes sebagai keluarga Razakar, pasukan sukarelawan paramiliter yang bekerja sama dengan tentara Pakistan selama Perang Kemerdekaan Bangladesh pada 1971.
Para pelajar melakukan protes setelah Pengadilan Tinggi memerintahkan penerapan kembali sistem kuota untuk pekerjaan pemerintah yang dihapuskan pada 2018.
Sistem tersebut mencadangkan 56 persen posisi pemula pekerjaan pemerintah untuk demografi dan kelas tertentu.
Dari kuota 56 persen yang ada saat ini, 30 persen dari seluruh pekerjaan di sektor publik diperuntukkan bagi keluarga mereka yang berpartisipasi dalam Perang Kemerdekaan Bangladesh tahun 1971.
Polisi juga mengambil posisi dan mendirikan barikade untuk mencegah demonstrasi.
Petugas unit gawat darurat di Rumah Sakit Perguruan Tinggi Kedokteran Dhaka (DMCH), dr. Mizanur Rahman, membenarkan bahwa 250 siswa telah menerima perawatan dan 11 di antaranya telah dirawat di rumah sakit, lapor saluran berita lokal Channel 24.
Seorang pejabat polisi yang meminta namanya tidak disebutkan juga mengonfirmasi jumlah korban luka, tambahnya.
Bentrokan juga dilaporkan terjadi di kampus universitas lain termasuk di Jahangirnagar, Chattogram, Rajshahi dan Sylhet.
Mahasiswa di universitas swasta di Dhaka juga bergabung dalam protes tersebut yang menyebabkan kemacetan lalu lintas yang parah di ibu kota.
Asir Mahmud, salah satu koordinator gerakan tersebut, mengatakan kepada wartawan bahwa lebih dari 200 mahasiswa terluka dalam serangan yang dilakukan oleh sayap mahasiswa partai yang berkuasa, Liga Mahasiswa Bangladesh (BSL).
Namun Presiden BSL Saddam Hossain mengatakan bahwa lebih dari seratus pemimpin dan aktivis mereka terluka dalam serangan yang dilakukan oleh mahasiswa yang melakukan protes.
Nahid Islam, koordinator gerakan lainnya, yang disebut Gerakan Mahasiswa Anti-diskriminasi, mengumumkan protes baru pada Selasa untuk menentang serangan terhadap mereka di Universitas Dhaka oleh sayap mahasiswa partai pro-pemerintah.
"Kami mengutuk keras pernyataan perdana menteri tentang masalah kuota. Kami ingin dia segera menarik pernyataannya. Kami baru akan kembali (ke kampus) setelah tuntutan reformasi kuota terpenuhi," ujarnya dalam konferensi pers Senin malam (15/7).
Sumber: Anadolu
Baca juga: Bangladesh desak Myanmar penuhi janji repatriasi pengungsi Rohingya
Baca juga: Bank Dunia setujui 650 juta dolar AS untuk bantu Bangladesh
Penerjemah: Cindy Frishanti Octavia
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024
