AIS membantu melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi daruratJakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mendorong pentingnya penguatan dan kepatuhan terhadap Automatic Identification System (AIS), demi mewujudkan keselamatan pelayaran dan keamanan di sektor maritim Indonesia.
"AIS membantu melacak pergerakan kapal secara real-time, mengurangi risiko tabrakan, dan memudahkan identifikasi kapal dalam situasi darurat," kata Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kemenhub Antoni Arif Priadi dalam keterangan di Jakarta, Selasa.
Dia menjelaskan bahwa AIS merupakan sistem penting yang berfungsi untuk meningkatkan keselamatan pelayaran dan keamanan maritim.
Antoni menyampaikan bahwa dalam rangka memperkuat penegakan dan kepatuhan terhadap AIS, pihaknya bersinergi dengan Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai.
"Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan bersama Kejaksaan dan Direktorat Jenderal Bea Cukai sudah melakukan kick off meeting operasi sinergi bersama yang diselenggarakan pada Senin (15/7) di Batam," ujarnya.
Menurutnya kolaborasi tersebut merupakan upaya penegakan kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan Automatic Identification System (AIS), serta penanganan pelanggaran kepabeanan dan isu-isu terkait lainnya.
Lebih lanjut dikatakan bahwa kepatuhan terhadap kewajiban mengaktifkan AIS menjadi sangat krusial. Untuk itu, dengan sinergi yang kuat antara semua pemangku kepentingan, diharapkan dapat meningkatkan tingkat kepatuhan itu dan memastikan operasional kapal berjalan dengan aman dan efisien.
Antoni mengatakan bahwa kolaborasi tersebut merupakan implementasi dan komitmen antara Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kejaksaan, maupun Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk mencapai tujuan bersama dalam penyelenggaraan keselamatan, keamanan pelayaran, dan perlindungan lingkungan maritim.
Dikatakan Antoni, isu-isu kepabeanan dan pelanggaran lainnya yang membutuhkan tindak lanjut dari Kejaksaan juga menjadi fokus utama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut bersama para pemangku kepentingan terkait.
Selain itu, kolaborasi yang terjalin tersebut tidak hanya akan membantu dalam penegakan hukum, tetapi juga akan menciptakan iklim bisnis yang lebih transparan dan akuntabel.
"Saya berharap, dengan adanya kerjasama ini, kita dapat memberikan kontribusi nyata dalam memberantas praktek-praktek yang merugikan negara dan masyarakat," tegas Antoni.
Dia juga berterima kasih kepada pihak yang telah berkontribusi untuk menjaga komitmen dalam menjalankan kerja sama tersebut dengan integritas dan dedikasi penuh.
"Mari kita jadikan kerja sama ini sebagai kolaborasi lembaga negara dalam meningkatkan keselamatan dan keamanan pelayaran di perairan Indonesia dan menjadi manfaat bagi kemajuan sektor maritim Indonesia," kata Antoni.
Baca juga: Indonesia dan 174 negara maritim bahas perlengkapan keselamatan kapal
Baca juga: Kemenkopolhukam: keselamatan maritim nasional jadi perhatian besar
Baca juga: Indonesia-Australia tingkatkan keselamatan maritim dan inspeksi kapal
Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024
