Rehabilitasi rumah korban Kelud disiapkan Rp1 triliun

Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian,"

Surabaya (ANTARA Nws) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur menyiapkan anggaran sekitar Rp1 triliun untuk merehabilitasi rumah milik warga di sejumlah daerah yang menjadi korban erupsi Gunung Kelud.

"Untuk rehabilitasi kawasan bisa mencapai lebih dari Rp1 triliun. Tapi, dana sebanyak ini tidak akan ditanggung Pemprov sendirian," ujar Wakil Gubernur Jatim Saifullah Yusuf di Surabaya, Rabu.

Pihaknya mengaku anggaran tersebut ditanggung bersama dengan pemerintah pusat maupun pemerintah kota/kabupaten.

Tidak itu saja, Pemprov Jatim juga membentuk tim gabungan untuk memverifikasi rumah-rumah dan bangunan milik warga yang rusak untuk segera dilakukan pergantian.

Menurut Wagub yang akrab disapa Gus Ipul itu, asumsinya sekitar 20 ribu rumah yang rusak akibat Gunung Kelud meletus pada Kamis (13/2) malam. Asumsi ini didasarkan pada jumlah pengungsi yang mencapai 80 ribu orang. Bila satu keluarga terdiri dari empat orang maka ada sekitar 20 ribu rumah yang harus diperbaiki.

"Tapi, tentunya ada rumah yang cuma rusak gentengnya, tapi ada juga yang rusak berat. Ini yang masih dilakukan pendataan," kata mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal tersebut.

Gus Ipul juga telah menggelar rapat dengan Biro Kesejahteraan Rakyat. Dalam rapat tersebut dihasilkan bahwa yang menjadi perhatian adalah antisipasi terkait rencana pengumuman Gubernur Jatim tentang status terkini Gunung Kelud, Kamis (20/2).

"Kalau pun besok warga diperbolehkan pulang, bagaimana dengan rumahnya? Apakah bisa ditempati atau tidak? Ini yang juga harus menjadi perhatian," kata Gus Ipul.

Pemprov Jatim, kata dia, bakal mengutamakan rehabilitasi rumah dan sekolah karena merupakan objek vital yang harus segera diperbaiki.

Ditemui di tempat terpisah, Anggota Komisi E DPRD Jatim Achmad Iskandar mengacungkan jempol kepada segenap tim gabungan penanganan letusan Gunung Kelud. Selain penanganan sebelum erupsi, hingga rencana setelah erupsi.

"Setiap bencana, yang paling berbahaya justru ketika masa menunggu ketidakjelasan setelahnya. Mau pulang, rumah masih rusak. Kalau di pengungsian juga bosan dan anggarannya keluar terus," katanya.(*)