Ketua Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Said Abdullah mengatakan keteladanan tersebut akan membangkitkan kepercayaan rakyat sebagai bagian dari kekuatan semesta.
"Kekuatan semesta inilah sebagai fondasi gerakan kebudayaan untuk melawan dan menghindarkan diri dari seluruh kegiatan perjudian," ujar Said dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7) malam.
Ia menuturkan gerakan tersebut harus paralel dilakukan dengan kinerja satgas yang masif secara hirarki hingga bawah karena berkembangnya internet di Indonesia sejalan dengan pembangunan infrastruktur digital selama 10 tahun terakhir menjadi wahana yang dimanfaatkan oleh penjudi.
Said mengatakan internet menjadi fasilitas yang mempermudah kegiatan perjudian secara daring. Apalagi, ponsel pintar dengan koneksi internet telah masif berkembang hingga ke pelosok desa.
Google, dalam survei terbarunya yang bertajuk Think Tech, Rise of Foldables: The Next Big Thing in Smartphone mencatat jumlah ponsel aktif di Indonesia per 2023 mencapai 354 juta perangkat.
Dengan kemudahan itu, lanjut Said, judi daring tidak hanya dilakukan sebagian orang. Bahkan, aparat penegak hukum juga terpapar kegiatan haram tersebut, yang terungkap usai seorang polisi wanita membakar hidup-hidup suaminya yang juga polisi karena kegiatan judi daring.
"Lebih heboh lagi, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menyampaikan kegiatan judi daring juga ada di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan sedang diselidiki oleh Mahkamah Kehormatan DPR," ucap dia.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto mengatakan satgas akan menelusuri praktek judi daring di lingkungan instansi kementerian dan lembaga.
Penelusuran itu akan dilakukan setelah pihaknya memberikan daftar lembaga dan kementerian yang pegawainya diduga banyak terlibat praktek judi daring.
"Kami terus melakukan kegiatan yaitu mendistribusikan nama-nama, baik kementerian lembaga yang terlibat judi daring. Langsung kami tandatangani, kami serahkan," kata Hadi saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Jumat (5/7).
Hadi menjelaskan daftar kementerian dan lembaga itu didapatkan dirinya berdasarkan laporan yang masuk ke pihaknya. Tidak hanya kementerian dan lembaga, ia mengaku banyak instansi pemerintah daerah juga ikut menyerahkan daftar yang terlibat judi daring.
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024
