Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya salah satunya menggunakan data dengan baik.
Jakarta (ANTARA) - Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Maliki mengatakan, penggunaan data secara akurat menjadi dasar pembuatan program pemerintah yang efektif.

Untuk itu Indonesia kini melaksanakan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), yakni sebuah sistem pendataan kependudukan yang dapat menjadi acuan peningkatan kualitas pelayanan bagi masyarakat Indonesia.

“Apa yang bisa kita lakukan adalah bagaimana sebenarnya salah satunya menggunakan data dengan baik. Dengan adanya desentralisasi berarti bukan hanya pemerintah pusat, tetapi juga pemerintah daerah ini juga harus betul-betul tahu datanya seperti apa," kata Mailiki dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.

Saat Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024, di Ambon, Maluku, Maliki mengatakan data yang mencakup seluruh penduduk menjadi bekal utama bagi pemerintah pusat, daerah, bahkan swasta untuk dapat menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

Selain itu, penggunaan data yang akurat dan komprehensif juga bisa sebagai dasar, kebijakan, serta membuat program-program yang dirancang dapat menjadi lebih efektif dan efisien.

"Kita kasih data tentunya harus lebih akurat, tetapi yang lebih penting lagi adalah setelah memegang data bagaimana harus bisa dimutakhirkan, harus bisa lebih up to date, harus bisa lebih akurat,” katanya.

Konferensi Internasional Indonesian Regional Science Action (IRSA) 2024 menjadi ajang bagi ilmuwan dan pembuat kebijakan untuk menghadirkan kemajuan penelitian terkini dalam upaya mengatasi krisis iklim di Indonesia.

Konferensi Internasional IRSA 2024 juga menghadirkan program SKALA, Kemitraan Pemerintah Australia dan Indonesia untuk akselerasi layanan dasar. Program SKALA mendukung pelaksanaan Konferensi Internasional IRSA 2024 yang secara khusus menyelenggarakan sesi pararel terkait manajemen keuangan publik, penggunaan data untuk tata kelola, dan penyediaan layanan dasar yang inklusif.

Dalam upaya untuk memperkuat tata kelola data di tingkat pemerintah daerah, khususnya di Maluku, diadakan sesi diskusi yang menggabungkan berbagai pemangku kepentingan.

Meskipun data merupakan aset berharga, Maliki mengungkapkan bahwa tantangan signifikan masih ada. Karena itu diperlukan kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem data yang lebih tangguh dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Rektor Universitas Pattimura Ambon Fredy Leiwakabessy menekankan pentingnya data dalam mendukung pembangunan lokal serta penelitian di tingkat daerah.

Dia mengatakan data bukan hanya merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, tetapi juga krusial dalam meningkatkan tata kelola data pemerintah daerah.
Baca juga: Perbaikan Data Regosek dinilai mampu percepat entaskan kemiskinan
Baca juga: Suharso: Presiden beri arahan agar Regsosek perbaiki basis data KPM

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024