BNPB ingatkan pemda untuk tegas tertibkan pertambangan tradisional

Sampai berapa puluh nyawa lagi yang hilang supaya kita bisa benar-benar menertibkan aktivitas ini

Jakarta (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengingatkan pemerintah daerah (pemda) dan otoritas terkait untuk tegas dalam upaya penertiban aktivitas pertambangan rakyat / tradisional yang sudah kian memperbesar dampak bencana kepada masyarakat.

“Sampai berapa puluh nyawa lagi yang hilang supaya kita bisa benar-benar menertibkan aktivitas ini,” kata Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam siaran daring yang diikuti di Jakarta, Senin.

Baca juga: Polisi sita enam ekskavator yang dipakai menambang ilegal di Bombana

Abdul menjabarkan bahwa bukan rahasia umum kalau aktivitas pertambangan rakyat yang notabene tak berizin dan jauh dari standar profesional eksplorasi sumber daya alam adalah salah satu faktor pemicu besarnya dampak bencana kepada masyarakat.

Dua peristiwa longsor di areal tambang dalam rentang waktu kurang dari dua pekan terakhir setidaknya dapat menjadi contoh yang memperkuat gagasan tersebut.

Pusdalops BNPB mencatat peristiwa longsor areal tambang emas di Bone Bolango, Gorontalo dengan jumlah warga meninggal dunia sebanyak 27 jiwa dan 19 orang warga dinyatakan hilang, 7 Juli 2024.

Selanjutnya, pada Minggu, 14 Juli 2024 ada sebanyak tujuh warga meninggal dunia di lokasi penambangan emas tradisional pegunungan distrik Wini, Mimika, Papua Tengah.

Menurut dia, dua peristiwa tersebut sepatutnya menjadi sinyal kalau keseriusan dan ketegasan Pemda dalam menegakkan hukum pada pertambangan tak berizin sangat dibutuhkan.

Dalam hal ini pula pihaknya menilai keselamatan masyarakat dan harmonisasi ekosistem harus menjadi yang lebih di prioritaskan ketimbang aspek kemanfaatan ekonomi yang dihasilkan dari tambang.

Baca juga: Kapolres Buru pastikan tidak ada aktivitas di lokasi Peti Gunung Botak

“Gakkumnya harus ditegakkan di atas apapun itu untuk menertibkan hal seperti ini,” ujarnya.

Di sisi lain, Abdul juga berharap, semua pihak di daerah, termasuk masyarakat untuk tidak mengabaikan peringatan dini hasil analisa prakiraan cuaca yang setiap hari bahkan dalam hitungan jam disampaikan oleh BNPB dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Ia mencontohkan, sebelum terjadi bencana, semua daerah di wilayah Indonesia bagian tengah hingga bagian timur sudah diminta untuk tidak beraktivitas di daerah rawan seperti perbukitan, bantaran sungai dan seterusnya dalam beberapa pekan ke depan.

Dalam analisa tim meteorologi tersebut telah memprakirakan wilayah Indonesia bagian tengah ke timur akan dilanda hujan intensitas sedang – deras dari dasarian ketiga bulan Juni sampai dengan 22 Juli 2024, dan berpotensi menimbulkan dampak bencana banjir, longsor dan seterusnya.

Peringatan ini berlaku tak terkecuali Gorontalo dan Papua karena menurut dia, daerah-daerah tersebut secara topografi dalam wilayah perbukitan/dataran tinggi yang rawan longsor, konstruksi permukaan tanahnya labil dan menjadi semakin labil karena penambangan sehingga akan ambruk begitu saja digulung hujan.

"Sekali lagi perihal tambang dan kebencanaan seperti ini mesti jadi atensi kita bersama," imbuhnya menegaskan.

Baca juga: Dishut: Lokasi tambang emas di Manokwari masuk kawasan hutan lindung