Atas dasar itu sinergisitas yang betul-betul harus dilakukan. Kami bersama-sama untuk menyinkronkan data ini demi menurunkan angka kemiskinan ini
Cirebon (ANTARA) - Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon Jawa Barat menyinkronkan data penduduk miskin dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah tersebut, agar kebijakan terkait pengentasan kemiskinan bisa dilaksanakan tepat sasaran.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon Indra Fitriani di Cirebon Senin mengatakan, penyinkronan ini dilakukan secara bertahap dengan mengumpulkan seluruh perwakilan OPD untuk mencocokkan data penduduk miskin.

“Jadi kita undang seluruh OPD dan perwakilan desa serta instansi pemerintah lainnya, untuk menghadiri kegiatan bimbingan teknis pengelolaan database kemiskinan yang terpadu dan terintegrasi,” katanya.

Menurutnya, sinkronisasi tersebut sangat penting dilakukan untuk menghasilkan data kemiskinan yang akurat dan sesuai dengan realitas di lapangan.

Selama ini, kata Fitri, setiap OPD selalu menggunakan data masing-masing untuk menjalankan berbagai program yang berfokus pada pengurangan jumlah penduduk miskin.

Ia mencontohkan bahwa Dinsos Kabupaten Cirebon selalu berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), untuk menyalurkan bantuan maupun memberikan pendampingan terhadap masyarakat kurang mampu di daerahnya.

Berdasarkan DTKS itu, tercatat sekitar 1,5 juta jiwa masyarakat kurang mampu di Cirebon terdaftar sebagai penerima bantuan sosial dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.

“Atas dasar itu sinergisitas yang betul-betul harus dilakukan. Kami bersama-sama untuk menyinkronkan data ini demi menurunkan angka kemiskinan ini. Karena kalau pakai data yang berbeda, pasti orang yang ditujunya pun berbeda,” ujarnya.

Fitri mengatakan setelah pencocokan, data terkait kemiskinan itu perlu diverifikasi dan divalidasi kembali. Kemudian disatukan dalam sebuah sistem yang terintegrasi di masing-masing OPD.

Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Cirebon untuk merealisasikan hal tersebut.

Ia berharap agar dalam waktu dekat, Kabupaten Cirebon memiliki satu data khusus yang menyangkut soal jumlah penduduk miskin.

“Itu juga merupakan salah satu strategi, supaya kami bisa menerapkan kebijakan yang efektif dalam menurunkan angka kemiskinan. Kalau tidak ada data yang akurat, tidak bisa menurunkan itu. Apalagi kita tahu untuk mengurangi kemiskinan itu tanggung jawab, bukan hanya Dinsos,” katanya.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024