Masyarakat perlu didorong agar tidak golput

Biasanya yang menjadikan seseorang golput adalah karena ideologi, namun juga bisa karena kesalahan administratif kependudukan.

Yogyakarta (ANTARA News) - Masyarakat perlu didorong agar tidak menjadi golput pada Pemilihan Umum 2014, kata Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Agus Triyatno.

"Kami berupaya mendorong warga masyarakat di kota ini untuk tidak menjadi golput dalam Pemilu 2014, sehingga diharapkan bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi itu," kata Agus Triyanto, di Yogyakarta, Selasa.

Ia mengatakan pihaknya berupaya mendorong masyarakat terutama mahasiswa maupun pelajar sebagai pemilih pemula untuk menyalurkan hak pilihnya dalam pemilu mendatang, sekaligus ikut berpartisipasi dalam pengawasan pada proses tahapan pemilu.

"Kami yakin tingkat partisipasi masyarakat daerah ini dalam Pemilu 2014 tetap tinggi selama kesadaran untuk menyalurkan hak pilih mereka juga tinggi," tambah Agus.

Menurut dia, biasanya yang menjadikan seseorang golput adalah karena ideologi, namun juga bisa karena kesalahan administratif kependudukan. Misalnya banyak warga Kota Yogyakarta yang memiliki KTP daerah setempat, tetapi domisilinya tidak di kota ini.

"Mobilitas masyarakat Kota Yogyakarta yang cukup tinggi tersebut membuat mereka tidak sempat memberikan suaranya di kota ini, meskipun mereka tercatat sebagai pemilih di Kota Yogyakarta," katanya.

Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mencermati calon anggota legislatif (caleg) di wilayahnya yang akan dipilih dalam Pemilu 2014.

"Caleg yang hendak dipilih nanti harus yang baik dan jangan memilih caleg yang melakukan politik uang, sebab caleg seperti itu jangan diharap memperjuangkan aspirasi masyarakat," katanya.

Ia mengatakan pihaknya juga merekrut pelajar, mahasiswa dan organisasi masyarakat di wilayah kota ini untuk menjadi Relawan Pemantau Pemilu 2014, dengan tujuan membantu pengawasan tahapan pemilu.

"Kami mengharapkan pula adanya keberanian warga di wilayah ini untuk berperan serta dalam pengawasan, sekaligus melaporkan secara resmi jika mengetahui dugaan pelanggaran oleh partai politik (parpol) maupun caleg dalam setiap tahapan pemilu," katanya.

(H008)