Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PANRB) mengungkapkan sebanyak 30 inovator menjalani tahapan presentasi dan wawancara Pemantauan Keberlanjutan dan Replikasi Inovasi Pelayanan Publik (PKRI) hari pertama.

Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam hari pertama presentasi dan wawancara PKRI di Jakarta, Jumat (12/7), mengatakan kegiatan tersebut bertujuan mendapatkan informasi terkait capaian program pembinaan inovasi pelayanan publik serta mendapatkan rekomendasi kebijakan terkait program itu ke depannya.

"PKRI sebagai salah satu apresiasi terhadap instansi yang melakukan pembinaan inovasi serta yang mampu menjaga keberlanjutan inovasi dan melakukan replikasi inovasi pelayanan publik,” ujar Anas, seperti dikutip dari keterangan tertulis resmi di Jakarta, Sabtu.

Kemen-PANRB mengatur tiga kelompok penilaian dalam kegiatan tersebut. Pertama, yakni kelompok instansi pemerintah, di mana dilakukan penilaian terhadap instansi pemerintah atas kapasitas dan hasil pembinaan inovasi pelayanan publik yang dilakukan.

Kedua, kelompok keberlanjutan inovasi. Dalam kelompok tersebut dilakukan penilaian terhadap keberlanjutan dari 979 Top Inovasi Pelayanan Publik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) 2014-2023.

Kemudian kelompok ketiga, yaitu replikasi inovasi. Pada kelompok itu dilakukan penilaian terhadap inovasi yang merupakan hasil replikasi dari Top Inovasi Pelayanan Publik KIPP 2014-2023.

Anas menuturkan salah satu inovasi dari kelompok pertama merupakan milik Kementerian Keuangan, yakni "CEISA Barang Kiriman (Consignment Note): Kemudahan Impor Barang Kiriman Pekerja Migran Indonesia Secara Cepat, Humanis, dan Akuntabel".

CEISA merupakan singkatan dari Customs-Excise Information System and Automation. Inovasi itu dilakukan di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean (KPPBC TMP) Tanjung Emas, Kota Semarang.

Lalu dari kelompok kedua, yaitu "Inovasi Gempur Jatim" milik Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Balai Besar POM Surabaya. Inovasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kemandirian pelaku usaha mikro kecil (UMK) di bidang pangan olahan dan pemahaman tentang cara produksi pangan olahan yang baik (CPPOB).

Sementara inovasi dari kelompok tiga berupa "Pengembangan Usaha Garam Rakyat (PUGAR)" milik Kementerian Kelautan dan Perikanan. Inovasi layanan PUGAR meliputi integrasi lahan garam, pembangunan dan pengelolaan gudang garam nasional (GGN), serta penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan.

Baca juga: Kepala BSKDN: Pelayanan publik harus cepat murah dan mudah

Baca juga: Wapres: Inovasi pelayanan publik penting tingkatkan ekonomi-investasi

Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024