Komisi E DPRD DKI perjuangkan sekolah gratis di negeri maupun swasta

Jakarta (ANTARA) - Komisi E DPRD DKI Jakarta terus memperjuangkan agar seluruh anak Jakarta bisa mengenyam pendidikan yang layak tanpa biaya alias gratis di sekolah negeri maupun swasta.

"Pendidikan ini skalanya prioritas. Jakarta bisa jadi teladan sekolah gratis, apalagi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kita aman," kata Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta Jhonny Simanjuntak di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, pendidikan gratis bagi semua anak yang bersekolah di Jakarta harus terus dikaji dan perencanaan yang matang sebelum program diterapkan.

Selain itu, kata Jhonny, regulasi juga dibutuhkan untuk mengantisipasi membludaknya perpindahan penduduk dari luar kota atau migrasi ke Jakarta hanya untuk menyekolahkan anaknya.

"Yang penting ada syarat dan regulasi yang jelas. Jadi tidak usah khawatir akan banyak masyarakat berbondong-bondong masuk Jakarta, karena kita sudah punya syarat dan regulasi," tuturnya.

Menurut sekretaris Komisi bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) ini, mimpi sekolah swasta gratis sangat memungkinkan terwujud. Mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI di atas Rp80 triliun atau paling besar di Indonesia.

Tetapi bila anggaran untuk pendidikan masih dirasa kurang, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI harus merelokasi beberapa anggaran yang bukan program prioritas.

“Dari pada dipakai untuk pembangunan fisik yang bukan skala prioritas, atau memberikan dana hibah kepada instansi, lebih baik dianggarkan untuk pendidikan," katanya.

Ia yakin dengan program sekolah swasta gratis, maka Jakarta bisa melahirkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul di tahun 2045.
Baca juga: DKI cabut KJMU bila penerima terlibat judi daring